Krisis Air Baku di Nunukan, Kementerian PUPR Janjikan Bangun 10 Embung, Suryadarma: Tapi Bertahap

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Krisis air baku di Nunukan, Direktorat Jenderal Sumber Air Minum Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Suryadarma Hasyim melakukan peninjauan lokasi embung di Nunukan, Rabu (04/01/2023).

Di Nunukan terdapat dua embung yang sudah beroperasi yakni Embung Bolong dan Embung Bilal. Sementara itu dua embung lainnya seperti Embung Limau masih dalam tahap perencanaan.

Kemudian Embung Fatimah sudah selesai pembangunannya, namun belum dioperasikan.

"Secara mendasar kita perlu pahami bahwa sumber utama air baku di Nunukan adalah dari air hujan. Jadi kalau tidak hujan, otomatis embung jadi kering," kata Suryadarma Hasyim kepada TribunKaltara.com, sore.

Baca juga: Polres Nunukan Musnahkan Ribuan Barang Bukti Tindak Pidana Sepanjang 2022, Ada Sabu 7.818,46 Gram

Hal itu kata dia berbeda dengan wilayah daratan Kalimantan yang mana sumber air berasal dari sungai besar. Seperti Sungai Kekayap dan Sungai Kayan.

"Bahkan bisa juga dari air tanah, karena ada potensi cekungan air tanah di daratan Kalimantan. Pulau Tarakan dan Pulau Sebatik tidak mempunyai potensi air tanah dan sungai yang besar," ucapnya.

Meski begitu, menurutnya secara iklim di kepulauan pesisir Kalimantan curah hujan cukup tinggi, hanya saja akhir tahun 2022 ini terjadi sedikit anomali.

"Ada anomali belakangan ini, sehingga kapasitas air yang ada di dalam tampungan tidak dapat memenuhi kebutuhan air untuk diolah PDAM. Jadi permasalahan air di Nunukan murni karena masalah alam," ujar Suryadarma.

10 Embung Bakal Dibangun

Setelah meninjau sejumlah embung di Nunukan, Suryadarma mengutarakan solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air baku di Nunukan.

Ia menuturkan akan membangun sekira 10 embung di Kabupaten Nunukan.

"Dari kami sudah punya master plan untuk memenuhi kebutuhan air baku di Pulau Nunukan dan Sebatik. Mungkin nanti ada 10 embung akan dibangun, tapi bertahap tergantung dananya," tuturnya.

Suryadarma menyampaikan untuk membangun embung perlu dilakukan sejumlah tahapan dan perencanaan yang matang.

Baca juga: Lebih Rendah dari Tahun 2021, Polres Nunukan: Indeks Kriminal Kasus Pencurian Menurun Tahun 2022

"Harus survei lokasi dulu. Desainnya seperti apa. Lakukan lagi pembebasan lahan itupun harus sesuai aturan. Survei harga dulu, disiapkan lagi uang ganti rugi, dibayarkan, disertifikasi. Jadi diubah status tanah masyarakat menjadi tanah negara," ungkapnya.

Dalam kegiatan peninjauan sejumlah embung, Suryadarma didampingi Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, Asmin Laura-Hanafiah. Termasuk Direktur PDAM Nunukan, Masdi.

Penulis: Febrianus Felis