Pemindahan IKN
Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di IKN Nusantara
Seiring maraknya pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, maka aspek pembangunan sosial mesti menyertainya.
Oleh: Dr Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan / Direktur Mitranusa
TRIBUNKALTARA.COM - Seiring maraknya pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, maka aspek pembangunan sosial mesti menyertainya.
Pembangunan sosial yang akan dilakukan setidaknya berbasis kajian aspek sosial yang timbul akibat pemindahan IKN ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara utuh mulai pemenuhan kebutuhan fisik hingga sosial.
Sejumlah program yang mencakup pembangunan sosial diantaranya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan hingga pengentasan kemiskinan.
Untuk kawasan IKN Nusantara, pemenuhan pembangunan sosial mesti diawali dengan penyelesaian masalah pertanahan sebagai akibat pemakaian lahan untuk pembangunan IKN.
Hal ini untuk menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup warga IKN Nusantara yang tanahnya digunakan, maka pembelian tanah harus dengan konsep ganti untung.
Bahkan jika perlu untuk masyarakat yang tanahnya diambil untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ) agar diber jaminan beasiswa bagi anaknya yang kuliah di perguruan tinggi.
Baca juga: IKN Nusantara Mulai Dibangun di Kalimantan Timur, Inilah Dampak yang Dirasakan Masyarakat Sepaku
Pembangunan sosial yang terkait ketenagakerjaan di IKN Nusantara dilakukan sesuai skema pemberian pelatihan gratis yang diselenggarakan Kemenaker RI an PUPR.
Hanya saja program ke depan mesti dipetakan secara detail agar pelatihan yang diberikan dapat digunakan secepatnya.
Pemberdayaan masyarakat merupakan istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari hari. Pemberdayaan masyarakat terdiri dari kata pemberdayaan dan masyarakat.
Dalam Bahasa inggris 'pemberdayaan' diterjemahkan sebagai 'empowerment'.
Pemberdayaan merupakan cara untuk mengupayakan atau memberdayakan masyarakat menjadi lebih sejahtera, berdaya dan bisa mandiri, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, berpendapat dan menentukan hak politik.

Dengan demikian pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai pemberian daya atau power kepada kelompok yang lemah yang belum memilika power/daya untuk hidup, mandiri, khususnya terkait kebutuhan dasar seperti makan, sanding, papan/rumah, pendidikan, kesehatan (Hamid,2018).
Kata 'masyarakat' memiliki makna sekolompok orang yang saling berintegrasi dalam suatu sistem serta memiliki kepentingan bersama.
Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat mengambil peran dalam kegiatan sosual, ekonomi dan budaya dalam memperbaiki kehidupannya.
Dalam upaya memberdayakan masyarakat di IKN Nusantara, Otorita IKN membentuk Tim Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang diketua Dr Diani Sadiawati dan wakilnya Dr Thomas yang saat ini menjadi Deputi Otorita IKN.
Saya berkesampatan mendampingi tim tersebut di berbagai kegiatan, baik dalam kapasitas sebagai Rektor Uniba maupun tim ahli Tim Transisi IKN Nusantara.
Pada 1 juni 2022 di Bendungan Sepaku Semoi, dilakukan pertemuan bersama warga Sepaku dan sekitarnya, khususnya tokoh masyarakat, tokoh adat, Bupati, Rektor Unmul, Rektor Uniba, pejabat terkait.
Baca juga: Wawancara Eksklusif Bersama Gubernur Isran Noor: Siapapun Presidennya IKN Nusantara Harus Tetap Jadi
Pertemuan tersebut dilakukan untuk berdialog secara langsung apa yang menjadi keresahan, harapan dan kebutuhan masyarakat dengan pindahnya IKN.
Adapun agenda utama saat itu adalah perencanaan pemberdayaan masyarakat di kawasan IKN dan penyampaian masalah pertanahan.
Pada 24 Juni 2022 bertempat di Kantor Camat Sepaku dilakukan pertemuan untuk membahas sejumlah pelatihan yang diperlukan oleh warga IKN dan Kaltim dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Acara dipimpin Dr Diani dihadiri Sekretaris Dirjen Bina Konstruksi, Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Bappenas, dan Kepala Balai Latihan Kerja Samarinda.
Pada 4 Juli 2022 dilakukan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mengantisipasi pembangunan IKN Nusantara .
Acara dibuka Wakil Kepala Otorita IKN dan dihadiri Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Sekretaris Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Bappenas, Koordinator Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Direktur Pelatihan Vokasi kemnaker RI, Rektor Uniba, Rektor Unmul.
Baca juga: Harapan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dan Tokoh Muda Kaltim terhadap Pembangunan Sosial IKN Nusantara
Para peserta mendapatkan pelatihan dari Kemenaker RI.
Selanjutnya pada 4 Agustus 2022 bertempat di Titik Nol IKN Nusantara, Menteri Ketenagakerjaan RI, Kepala Otorita IKN dan Gubernur Kaltim membula pelatihan tahap 2 dalam upaya memberdayakan masyarakat IKN dan sekitarnya.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan Otorita IKN. Kegiatan diikuti lebih dari 200 peserta, meliputi pelatihan pengecatan, barista, pembuatan roti dan kue, hidroponik, menjahit, sablon/digital printing, batik tulis, dan operator excavator, dump truck.
Pelatihan ini diberikan agar masyarakat IKN tidak jadi penonton dan setidaknya ilmunya bisa dimanfaatkan dalam mengantisipasi pembangunan IKN.

Pada 27 Agustus 2022 di Bendungan Sepaku Semoi, Kementerian PUPR bekerjasama dengan Otorita IKN menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja konstruksi bagi para calon pekerja konstruksi.
Pelatihan berbasis kompetensi ini diikuti 1.543 peserta, terdiri dari 187 orang dari Desa Bukit Raya, 251 (Kecamatan Babulu), 106 orang (Kecamatan Penajam), dan 53 orang (Desa Sesulu), serta Kalimantan Timur tidak kurang dari 800 Orang.
Pasca pelatihan, Tim Otorita IKN melakukan pemantaun terhadap warga yang ikut pelatihan.
Tujuannya adalah agar mereka terserap dalam pekerjaan pembangunan IKN atau setidaknya keterampilannya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi apa yang diharapkannya.
Dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, Otorita IKN mesti terus melakukan langkah atau kebijakan demgan memberi empowerment terhadap masyarakat dalam memberdayakan diri mereka sendiri.
Baca juga: Distribusi Logistik IKN Nusantara Kian Masif, Belakang Rumah Kapolda Kaltim Jadi Tempat Parkir Kapal
Sejumlah langkah pemberdayaan yang bisa dilakukan diantaranya dengan membuat Desa Ekowisata atau kawasan ekowisata, pengelolaan BUM Des, pengoptimalan Smart Village, peningkatan ekonomi kreatif, PNPM Mandiri atau Pedesaan, LSM, penataan Pemukiman Lingkungan Berbasis Komunitas (PLPBK).
Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa wisata akan mendorong pelestarian alam dan budaya.
Kawasan IKN Nusantara memiliki bergama potensi alam maupun budaya, namun belum dimanfaatkan secara optimal. (*)
Baca berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News atau Google Berita
pembangunan
pemberdayaan masyarakat
Ibu Kota Nusantara
IKN Nusantara
IKN
Sepaku
Penajam Paser Utara
Kalimantan Timur
Otorita IKN
Kemnaker RI
PUPR
Titik Nol IKN Nusantara
Mimpi PPU Punya Bandara Terwujud, Hari Ini Presiden Jokowi Groundbreaking Sejumlah Proyek di IKN |
![]() |
---|
Proyek Terbaru IKN Senilai Rp12,5 Triliun dan Serap 12.123 Tenaga Kerja, Besok Jokowi Groundbreaking |
![]() |
---|
Pembangunan Istana Presiden di IKN Nusantara sudah 49,2 Persen, 4.650 Bilah Garuda Sudah Terpasang |
![]() |
---|
Otorita IKN Gandeng Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar Siapkan Pangan di IKN Nusantara |
![]() |
---|
Otorita IKN Kawal Distribusi Material, Segera Groundbreaking Pulau Suaka dan Infrastruktur Listrik |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.