Pemilu 2024, Wakil Walikota Effendhi Djuprianto Maju Jadi Caleg DPRD Kaltara: Kalau Dapil di Tarakan

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Dukungan dua periode menjabat jadi Wakil Walikota Tarakan, Effendhi Djuprianto mulai beredar di media sosial.

Menanggapi hal ini, Effendhi Djuprianto tak ingin jemawa. Ia berterima kasih kepada orang-orang yang masih mendukungnya sampai saat ini. Artinya masyarakat masih memiliki kepercayaan kepada pihaknya untuk menempati jabatan Wakil Walikota Tarakan. Namun ia juga ingin menyampaikan arah langkah politiknya ke depan.

Dalam kesempatan wawancara bersama awak media, Effendhi Djuprianto menjelaskan memang selama lima tahun ini, target sudah sebagian besar terpenuhi bersama visi dan misi Walikota Tarakan, dr.Khairul, M.Kes.

Baca juga: Bebas Stunting, Wawali Tarakan Effendhi Djuprianto Ajak Orangtua Makan Ikan: Gizi Anak Terpenuhi

Meski lanjutnya masih ada hal-hal yang perlu mendapatkan penanganan seperti berkaitan dengan kemiskinan, stunting memerlukan keberlanjutan program. Diakui Effendhi Djuprianto, didapatkan data berkaitan stunting dan kemiskinan misalnya baru di tahun 2022 menjelang akhir tahun diperoleh.

Itu setelah turunnya data evaluasi Kemenko mengenai angka kemiskinan, stunting diperoleh dari BKKBN, bahwa ia sebagal Wakil Walikota Tarakan dalam UU Nomor 9 berkaitan dengan pengawasan, maka apa yang sudah diambil kebijakan kepala daerah, ia turut serta membantu melakukan pengawasan.

“Karena tahunnya sudah berjalan dalam proses kegiatan, diawali pembuatan kegiatan masuk dalam APBD sudah ditentukan 2021, kita tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya.

Baca juga: Stunting Capai 25,9 Persen, Ini Harapan Ketua Satgas Penurunan Stunting Tarakan Effendhi Djuprianto

Yang bisa dilakukan saat ini intervensi selaku koordinator, menyiapkan OPD di Tarakan agar nanti dalam pelaksanaan, juga memperhatikan acuan yang telah divalidasi diaudit Menko kaitan ekonomi, kemiskinan dan stunting dari BKKBN dan Kemenkes.

Ia melanjutkan, mulai 2023 masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang baru diketahui di akhir 2022 dan perlu ada kesinambungan dalam kegiatan berikutnya dan ini menjadi PR.

“Mudahan dari sini, karena perintah juga Wali Kota, bisa terbaca, apalagi juga didukung masyarakat untuk melanjutkan kegiatan itu di tahun berikutnya,” paparnya.

Kembali Effendhi Djuprianto menjelaskan, Ia pada dasarnya masih siap menjadi Wakil Wali Kota Tarakan mendampingi dr.Khairul, M.Kes. Namun kembali lagi ia tak ingin berekpektasi tinggi ia mengembalikan kepada dukungan masyarakat sejauh dan sebesar apa untuk dirinya yang menginginkan saya tetap jadi wakil.

“Kemudian, user ada di Pak Wali, beliau masih mau memakai wakil seperti saya, dengan umur yang sudah tua, itu kan mungkin pertimbangan yang harus diambil Walikota, kami hanya pendamping dari pelaksanaan kegiatan ini,” jelasnya.

Disinggung mengenai hubungan dan komunikasi pribadi dengan Walikota Tarakan diakuinya sangat baik.

“InsyaAllah saya selaku aktivis sampai selaku menempati jenjang karier pemerintahan, saya jarang sekali memiliki teman-teman berseberangan dengan saya. Artinya bahwa satu lawan, bagi kami adalah suatu pekerjaan, kami masuk dalam perjalanan ini, lebih banyak kawan lebih baik daripada ada satu musuh. Saya dengan Pak Wali tidak ada masalah, kami dengan OPD di Kota Tarakan tidak pernah ada permasalahan,” ujarnya.

Pada kondisi tertentu memang lanjutnya, ia melakukan pengawasan apa yang sudah diambil kebijakannya oleh Wali Kota Tarakan dan jika berkaitan dengan pelimpahan kewenangan, sifatnya coordinator.

Baca juga: Masukan dan Pandangan Fraksi soal APBD 2021, Ini Jawaban Wawali Tarakan Effendhi Djuprianto

“Seluruhnya sudah dibagi beradasarkan tupoksi masing-masing pada OPD masing-masing,” jelasnya.
Lantas bagaimana dengan dorongan partai? Effendhi menjawab, dorongan partai sendiri lanjutnya, itu sebagai pengusung. Bukan fokus kepada wakil. Wakil hanya supporting lanjutnya bagaimana kinerja kepala daerah.

“Biasanya partai lebih condong kalau itu menjadi wali kota. Makanya kita hanya pendamping. Pengusung lebih dari satu, tidak mungkin semua parpol akan menempatkan, kalau sudah tempatkan kepala daerah tidak mungkin tempatkan masing-masing wakilnya,” ujarnya.

Ia melanjutkan, partai sudah melakukan penjaringan caleg, masih ada satu tahun lebih tersisa. Persiapan pilihan politik lanjutnya, ia secara pribadi semula berkeinginan mencalonkan ke DPR RI. Akan tetapi melihat pertama saat ini pihaknya memiliki beban dan kewajiban di peemrintahan kota, maka ia disibukkand engan agenda diwajibkan itu sesuai amanah diberikan.

“Saya refleksi kembali dan saya tidak lagi ke DPR RI. Karena kalau ke DPR RI saya harus punya waktu untuk sosialisasi apakah pada pasca atau sebelum, kampanye ke empat kabupaten, sedangkan waktu saya sedikit. Saya runding keluarga, sepakat tetap di DPRD provinsi dengan catatan, kalau provinsi kami Dapil di Tarakan, sekaligus sambil menyelam minum air, sambil tugas sekaligus sosialisasi memetakan kebutuhan apa di Tarakan agar sinergitas antara pemkot dan pemprov dalam rangka mempercepat kesejahteraan itu,” jelasnya.

Pun termasuk tugasnya sebagai coordinator penanganan stunting yang diberikan tugas oleh Wali Kota berkaitan pengentasan kemiskinan ternyata sangat besar pengaruhnya dalam rangka menyejahterakan secara merata masyarakat.

“Dari situ kami punya bekal kalau seandainya kami di provinsi, saat itu karena sudah disetujui keluarga, kami sambil menunggu apa yang akan terjadi ke depan apakah kami masih dibawa oleh Pak Wali, atau oleh kandidat lain. Saya juga tidak tahu Pak wali apakah masih mau dua periode, sekarang ini masih belum kelihatan atau ada kandidat lain yang mungkin ke sana, selama ada kesamaan dalam rangka perjuangan, saya pikir saya ambil langkah kaitan dengan caleg provinsi,” jelasnya.

Artinya ia menegaskan, dalam hal ini, ia sudah matang dalam persiapan mencalonkan diri maju sebagai calon legislatif level Provinsi Kaltara.

Baca juga: Kehadiran ASN Bermasalah, Wawali Tarakan Effendhi Djuprianto Pimpin Penyerahan SK Hukuman Disiplin

Ia mengakui sudah mendaftar caleg di PKS Dapil Tarakan untuk caleg provinsi karena menurutnya ini perumpamaan sambil menyelam minum air.

Ia pada prinsipnya, menurut dalam informasi PKPU, kegiatan diawali dengan sekitar 2024 bulan Oktober dimulai legislated lanjut eksekutif.

“Pengalaman lalu, kami DPRD dulu. Agar supaya ada penguatan kalau masyarakat percaya kami bisa disalurkan melalui DPRD. Kalau tidak ada kepercayaan, kalau ada tugas dari partai meminta ke tempat lain, itu kan ada nanti di bawah kita yang bisa antar waktu. Saya pikir seperti itu. Jadi kita ke DPRD dulu, setelah itu lihat situasi apakah partai menugaskan kami ke mana, sesuai tahapan. Kalau ke provinsi pasti,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah