Presiden Jokowi akan Ajak Investor Tinjau Proyek IKN Nusantara, Cek Progres Pembangunan IKN

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) akan mengajak investor untuk melihat langsung proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara .

Menurut rencana, Jokowi berkunjung ke IKN Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur pada Februari 2023 mendatang.

Bersama para calon investor proyek IKN Nusantara, Jokowi berencana melihat langsung progres pembangunan IKN baru ini.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Menteri PUPR ), Basuki Hadimuljono.

“Iya,” kata Basuki di Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023), mengkonfirmasi rencana Presiden Joko Widodo ke IKN Nusantara pada Februari 2023.

Basuki mengatakan, dirinya kemungkinan pada Rabu (25/1/2023) hari ini akan bertolak ke IKN untuk mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi.

“Ini saya besok, bentar lagi mau cek sehingga Februari 2023 beliau (Presiden Jokowi) bisa ke sana enggak,” kata Basuki.

Basuki mengatakan, kunjungan Jokowi ke IKN Nusantara ini dalam rangka persiapan mengajak investor meninjau progress pembangunan IKN baru itu.

Baca juga: Otorita IKN Terima 70 LOI Investasi, Bambang Optimis Proyek IKN Nusantara Diminati Banyak Investor

Para investor disebut akan diajak untuk mengunjungi langsung IKN Nusantara.

Sebelum agenda tersebut, pemerintah akan mempersiapkan dulu lahan seluas sekitar 700 hektare untuk dipresentasikan kepada investor.

Basuki menjelaskan saat ini tidak ada kendala berarti dalam pembangunan fisik di IKN Nusantara.

Kementerian PUPR sedang menyelesaikan sejumlah infrastruktur seperti jalan raya untuk menunjang konektivitas.

"Tugas kami menyelesaikan jalan-jalan konektivitas, land development, kantor-kantor mulai bekerja,"  

Pemerintah merencanakan pembangunan IKN Nusantara dengan pendanaan yang mayoritas bersumber dari non-APBN.

Total biaya pembangunan IKN Nusantara, menurut estimasi awal pemerintah, sebesar Rp466 triliun yang sebanyak 80 persen bersumber dari non-APBN dan 20 persen dari APBN.

Pendanaan APBN akan digunakan antara lain untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, istana wakil presiden dan lainnya.

Sementara itu pendanaan non-APBN akan menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Bidang investasi yang dibiayai dana non-APBN antara lain untuk membangun rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, gedung serban guna, fasilitas komersial niaga, dan fasilitas hunian.

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Model Tata Ruang Perkotaaan, Menteri Suharso: Diterapkan di 40 Kota Indonesia

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa meninjau langsung pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada Sabtu (21/1/2023).

Terdapat sejumlah titik yang dia tinjau tahapan pembangunannya terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Suharso mengatakan, terdapat delapan titik pembangunan di KIPP yang sedang difokuskan untuk dibangun.

"Titik pembangunan tersebut meliputi hunian pekerja konstruksi, gedung kementerian koordinator 1.

Selanjutnya, gedung kementerian koordinator 2, gedung kementerian koordinator 3, gedung kementerian Koordinator 4.

Istana Negara dan lapangan upacara, penataan sumbu kebangsaan tahap 1 dan rumah tapak jabatan," katanya dari keterangan Instagram @suharsomonoarfa, dikutip Senin (23/1/2023).

Kemudian, pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara telah dimulai November 2022 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024, dengan kontraktor PT Wijaya Karya (Wika).

39 Paket Kontrak

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, terdapat 39 paket kontrak untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp 7,61 triliun.

"Untuk pelaksanaan lelang paket kontraktual (fisik dan konsultasi) ada 604 paket senilai 18,26 triliun, selain kontrak reguler, ada 39 paket IKN Nusantara," kata Diana dalam rapat Komisi V DPR, Selasa (24/1/2023).

Dalam paparannya, Diana mengatakan, dari 39 paket kontrak pembangunan IKN tersebut, 6 paket dalam proses tender/seleksi. 

Baca juga: Kaltara Diproyeksikan Jadi Kekuatan Ekonomi Baru Kalimantan 2037: Sumber Energi untuk IKN Nusantara

Di samping itu, ia mengatakan, pagu anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 25,03 triliun.

Anggaran tersebut dibagi untuk dua program besar yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Perumahan dan Permukiman.

"Kemudian juga untuk pembangunan IKN Nusantara dianggarkan sebesar Rp 10,38 triliun," ujarnya.

Lebih lanjut, Diana mengatakan, selama tahun 2022, pihaknya melakukan land development tahap I dan tahap II serta clearing site area Istana Kepresidenan, lapangan upacara, kantor sekretariat presiden, dan bangunan pendukung di IKN Nusantara.

Adapun biaya pembangunan area tersebut sebesar Rp 1,5 miliar dengan masa pelaksanaan 2022-2024.

"Selain itu, penyiapan untuk kawasan inti pusat pemerintahan tahap I terdiri dari gedung perkantoran Kemenko, gedung perkantoran Kementerian/Lembaga, dengan nilai kontrak pekerjaan Rp 92,34 miliar untuk masa pelaksanaan 2022-2023," ucap dia.(kps/ant/siy)