Berita Kaltara Terkini

Tambah Pendapatan Daerah, Bapenda Kaltara Incar Sektor Pajak Air Permukaan

Bapenda Kaltara tergetkan pendapatan dari sekotr PAP di tahun 2023 sebesar Rp 3,32 milliar. Hal ini dilakukan berpotensi di kalimantan utara.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MAULANA ILHAMI FAWDI
Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Bapenda Kaltara menargetkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak air permukaan (PAP) meningkat di tahun 2023 ini.

Diketahui pada tahun 2023 Bapenda Kaltara menargetkan Rp548 miliar dari pendapatan lima sektor pajak daerah, adapun untuk sektor PAP ditargetkan sebesar Rp3,32 miliar.

Kepala Bapenda Kaltara Tomy Labo mengatakan kenaikan target PAP cukup memungkinkan dengan melihat besarnya potensi di Kaltara.

Baca juga: Program Keringanan Pajak Kembali Dilakukan Tahun Ini? Berikut Penjelasan Bapenda Kaltara

Khususnya potensi dari perusahaan-perusahaan yang juga pengguna air permukaan.

"Tentu ada ya karena potensinya kan cukup," kata Tomy Labo, Kamis (9/2/2023).

"Tahun ini kita lakukan pendataan untuk terutama di objek di perusahaan-perusahaan perkebunan yang gunakan air permukaan," ujar Tomy Labo.

Baca juga: Tembus Rp 594 Miliar di Tahun 2022, Target Pajak Daerah Meningkat, Bapenda Kaltara Ungkap Alasan

Tak hanya perusahaan pengguna air permukaan, Bapenda Kaltara juga mengincar target PAP dari PDAM.

Sebab PDAM juga menjadi objek dalam PAP yang dipungut oleh Pemprov Kaltara.

"PDAM juga termasuk dan kita juga akan perbaiki sistem flow meter untuk mengukur penggunaan air permukaan," tuturnya.

Kantor Bapenda Kaltara, di Gedung Gadis, Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara
Kantor Bapenda Kaltara, di Gedung Gadis, Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara (TRIBUNKALTARA.COM/ MAULANA ILHAMI FAWDI)

Terpisah, Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan rencana kenaikan tarif PDAM di Bulungan harus berdasarkan pada kajian yang tepat.

Menurut Syarwani meski sejumlah daerah di Indonesia mulai menaikan tarif PDAM, hal itu tak lantas membuat Bulungan harus mengikuti langkah daerah lain.

Baca juga: Berkat Pembebasan Biaya BBNKB, Tahun 2022 Bapenda Kaltara Ungkap Ratusan Kendaraan Pindah Plat KU

"Kita lihat dulu dengan kehati-hatian, jangan sampai timbulkan dampak dan gejolak," kata Syarwani.

"Memang dia butuh pembiayaan pendanaan operasional, tapi jangan sampai mengesampingkan fungsi sosial masyarakat mendapatkan akses air itu," ungkap Syarwani.

(*)

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi

Sumber: Tribun Kaltara
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved