PLTA Senilai Rp 40 Triliun di Mentarang Mulai Dibangun, Direncanakan Dua Jalur Transmisi Listrik

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Pembangunan PLTA Mentarang di Malinau, Kalimantan Utara diperkirakan memerlukan anggaran yang tidak sedikit, yakni mencapai Rp 40 triliun.

PLTA Mentarang akan dibangun melalui kolaborasi Indonesia dan Malaysia. Melalui joint venture perusahaan dalam negeri KPP Group dan Sarawak Energy asal Malaysia.

Saat menghadiri groundbreaking, Presiden Joko Widodo menyebut PLTA Mentarang akan menyuplai listrik ke kawasan industri hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Jokowi menerangkan, integrasi kelistrikan ke Kawasan Industri Hijau bukan pekerjaan mudah. Selain persoalan transmisi dan jarak, pembangunan bendungan juga menelan biaya besar.

Baca juga: Tanda Persaudaraan 2 Negara, Jokowi Sebut PLTA Mentarang Simbol Kerjasama Baik Indonesia-Malaysia

"Ini bukan pekerjaan yang mudah, dan membutuhkan anggaran biaya yang tidak kecil, USD 2,6 miliar. Kalau dirupiahkan kira-kira Rp 40 triliun," jelas Presiden Jokowi dilansir dari Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (1/3/2028).

Berdasarkan data hasil konsultasi publik bersama perusahaan dan Pemkab Malinau 2021 lalu, rencananya dua jalur transmisi listrik di PLTA berkapasitas 1.375 MW tersebut.

Jalur transmisi 1 dengan evakuasi listrik 500 kV ditransmisikan sepanjang 240 KM. Mulai dari Gardu induk di Mentarang menuju ke Tanah Kuning Bulungan.

Sementara jalur kedua dengan daya 150 kV ditransmisikan sepanjang 40 KM dari Mentarang ke Malinau Kota.

Bupati Malinau, Wempi W Mawa menerangkan telah menyampaikan langsung permintaan masyarakat adat terkait dengan komitmen perusahaan menyerap tenaga kerja lokal.

Selain itu, pemberdayaan UMKM, pengusaha atau jasa lokal hingga benar-benar memastikan hak masyarakat terdampak terpenuhi.

"Pada dasarnya kita mendukung penuh investasi. Kita sampaikan soal serapan tenaga kerja, UMKM terberdayakan, pengusaha lokal juga kami minta agar diberi peluang juga ikut.

Baca juga: Jokowi Hadiri Groundbreaking PLTA Mentarang, Intip Spesifikasi hingga Kecamatan Terdampak di Malinau

Itu sudah disampaikan dan dari Perusahaan termasuk Premier of Sarawak sudah menyampaikan komitmen mereka," katanya.

Sebagai informasi, tahapan relokasi tahap kedua bagi warga terdampak genangan dijadwalkan mulai awal pembangunan tahun 2023 ini hingga 2027 mendatang.

(*)

Penulis : Mohammad Supri