APBD 2026 Kaltara Dibahas, Ketua DPRD Achmad Djufrie Ingatkan Pemerintah Jangan Asal Pasang Program

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Mesin pembahasan APBD 2026 di Kalimantan Utara mulai dipanaskan. Tidak ingin membuang-buang waktu, DPRD Kaltara langsung pasang alarm soal selektivitas program pemerintah.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie menegaskan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak asal memasukkan kegiatan dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, mengingat kondisi keuangan daerah yang kini tengah mengalami pemangkasan.

"Pemerintah harus lebih selektif untuk menjalankan program-programnya, mengingat anggaran kini terbatas," kata Achmad Djufrie, Jumat (21/11/2025).

Pihaknya juga menyebutkan bahwa DPRD Kaltara ingin melihat jelas terlebih dahulu kerangka struktur awal anggaran yang disiapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Baca juga: DPRD Kaltara Nilai Antusiasme Warga di Benuanta Fest 2K25 Tinggi: Siap Hadirkan Hiburan Lebih Meriah

Struktur inilah yang nantinya menjadi dasar untuk memilah mana program yang layak dipertahankan dan mana yang harus direvisi.

“Yang kita lihat pertama itu strukturnya dulu. Dari situ baru kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang perlu dibenahi atau ditambah,” ujarnya.

Menurutnya, ruang fiskal Kaltara tidak cukup longgar sehingga Pemprov wajib memperketat prioritas.

Oleh sebab itu, DPRD Kaltara menekankan program yang masuk harus benar-benar memiliki dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar kegiatan rutin yang menghabiskan anggaran setiap tahun.

“Kita meminta pemerintah memprioritaskan program-program yang betul-betul dibutuhkan masyarakat. Dengan keuangan yang sangat terbatas, itu yang harus dilaksanakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD Kaltara siap memberikan dukungan penuh sepanjang program yang diajukan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan publik, bukan seremonial atau proyek tanpa urgensi jelas.

Baca juga: Banggar DPRD Kaltara Bahas RAPBD 2026 Bersama TAPD, Tekankan Efisiensi, Transparan dan Akuntabel

Dengan proses pembahasan yang mulai mengerucut, DPRD memastikan akan mengawal ketat agar APBD 2026 tidak hanya tersusun rapi di atas kertas, tetapi juga efektif dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltara.

"Sudah menjadi tugas kita melakukan pengawalan serta pengawasan terhadap APBD dan memastikannya bahwa ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltara," tandasnya.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu