DPRD Kaltara
Komisi IV DPRD Kaltara Perjuangkan Anggaran Kesehatan 2026 dan Perlindungan bagi Pekerja Rentan
Anggaran perlindungan pekerja rentan, jadi prioritas anggota Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah, dorong Rp20 miliar anggaran BPJS Kesehatan
Penulis: Desi Kartika Ayu | Editor: Cornel Dimas Satrio
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Dadarah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmenya dalam pembahasan anggaran 2026 bukan hanya soal pelayanan kesehatan, tetapi juga perlindungan bagi pekerja rentan yang dinilai masih jauh dari cukup.
Hal ini disampaikam anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, Kamis (20/11/2025).
Hingga saat ini, perlindungan bagi pekerja rentan dinilai masih sangat minim.
Politikus PKS ini juga mendorong pengalokasian Rp2 miliar untuk pembiayaan BPJS selama enam bulan, meskipun usulan tersebut belum sepenuhnya disetujui.
Sebelumnya, DPRD Kaltara bahkan telah mengusulkan Rp4 miliar untuk perlindungan 10 bulan agar Jamsostek melalui BPJS Ketenagakerjaan benar-benar menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dukungan anggaran diperlukan agar perlindungan sosial tidak terputus dan dapat menjangkau kelompok paling membutuhkan," tegasnya.
Baca juga: Komisi IV DPRD Kaltara, Minta Mitigasi Bencana di Kalimantan Utara Diperkuat Usai Gempa di Tarakan
Selain itu, Syamsudin Arfah juga mengungkapkan hampir seluruh usulan Dinas Kesehatan (Dinkes) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mendapat dukungan penuh dari DPRD Kaltara, mulai insentif hingga penguatan fasilitas layanan.
"Hampir semuanya yang diusulkan itu kami support," kata Syamsuddin Arfah.
Ia menegaskan ada dua sektor yang menjadi perhatian besar Komisi IV DPRD Kaltara, yakni kebutuhan rumah sakit dan BPJS Kesehatan.
Oleh sebab itu, Komisi IV DPRD Kaltara mendorong agar item-item strategis benar-benar terakomodasi dalam APBD 2026.
Meliputi, insentif dokter spesialis, pembangunan fasilitas oksigen, pendampingan dana DAK sekitar Rp2,5 miliar dari total DAK Rp40 miliar.
"Ini menjadi prioritas untuk peningkatan layanan kesehatan," ucapnya.
Selain itu, anggaran BPJS Kesehatan sebesar Rp20 miliar untuk Dinas Kesehatan juga telah diusulkan demi memastikan layanan jaminan kesehatan tetap berjalan optimal.
(adv)
Penulis : Desi Kartika Ayu
anggota Komisi IV DPRD Kaltara
Komisi IV DPRD Kaltara
DPRD Kaltara
Kalimantan Utara
anggaran
pelayanan kesehatan
pekerja rentan
Syamsuddin Arfah
| Komisi III DPRD Kaltara Sebut Armada Kebersihan di Tarakan Perlu Ditambah |
|
|---|
| Komisi III DPRD Kaltara Desak Pemprov Prioritaskan Pengelolaan Aset Daerah |
|
|---|
| Jelang 2026, DPRD Kaltara Soroti Kualitas Data Kependudukan: Komisi I Siap Turun ke Lapangan |
|
|---|
| DPRD Kaltara Desak Perubahan Status Ribuan Hektare Tambak jadi Kawasan Budidaya Perikanan |
|
|---|
| Hadiri Wisuda UBT, Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie Beri Ucapan Selamat dan Apresiasi |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/kaltara/foto/bank/originals/20112025-Anggota-Komisi-IV-DPRD-Kaltara-Syamsuddin-Arfah-01.jpg)