Otorita IKN Gandeng UNDP Kolaborasi Bangun IKN Nusantara, Berikut 8 Prinsip yang Dikerjasamakan

Dari total anggaran IKN Nusantara sebesar Rp 23,6 triliun yang ditentukan tahun lalu itu, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, alokasi anggaran terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR, yakni Rp 20,8 triliun.

Dana itu digunakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.

Terkait hal ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan pembangunan IKN Nusantara pada 2023 berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ).

Nilai anggaran sebesar Rp 20,8 triliun untuk membangun KIPP itu berasal dari APBN, termasuk untuk membangun sarana dan prasarana air baku, air minum, sanitasi, serta drainase.

"Mudah-mudahan pada 2024 KIPP tahap pertama ini bisa selesai," ujar Basuki kala itu.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mendorong pembentukan konsorsium atau perusahaan patungan oleh BUMN-BUMN Karya agar bisa mempercepat pembangunan IKN Nusantara.

TNI Petakan Ancaman

Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) telah memetakan beberapa ancaman potensial terhadap pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Sudah menjadi tugas pokok TNI untuk mengamankan pembangunan IKN, karena IKN merupakan lambang dan simbol kedaulatan negara," kata Kepala Kelompok Staf Ahli Pangdam VI Mulawarman Brigjen TNI Ivancius Siagian.

Baca juga: Pemerintah Korea Selatan Tawarkan Rompi Penyejuk untuk Pekerja Kontruksi Proyek IKN Nusantara

Hal itu disampaikan dalam webinar dengan tema, IKN dan mitigasi radikalisme terorisme, yang digelar Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, yang dilaksanakan secara daring dipantau di Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Dia menjelaskan, penugasan Kodam VI Mulawarman terdiri atas tiga provinsi yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Berdasarkan pemetaan kata dia, Kalbar merupakan lima besar wilayah rawan radikalisme, menurut hasil survei BNPT juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan memiliki akses besar dari dan keluar negeri.

"Potensi trans nasional crime seperti penyeludupan manusia," ujarnya.

Menurut dia, belum lama ini, Batalyon Infanteri di perbatasan Kaltara, mengagalkan penyelundupan 24 kilogram narkotika jenis sabu.

Selanjutnya pemetaan wilayah Kaltim, dimana masuk dalam kelompok terorisme jaringan Filipina Selatan dan Poso Sulawesi Tengah.