Pemindahan IKN

Otorita IKN Gandeng UNDP Kolaborasi Bangun IKN Nusantara, Berikut 8 Prinsip yang Dikerjasamakan

Otorita IKN menggandeng United Nations Development Programme ( UNDP ) untuk berkolaborasi membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Editor: Sumarsono
Tribun Kaltim/Dwi Ardianto
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan maket IKN Nusantara kepada rombongan pemerintah Korea Selatan ke kawasan IKN Nusantara, Sabtu (18/3/2023)// DWI ARDIANTO 

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Otorita IKN menggandeng United Nations Development Programme ( UNDP ) untuk berkolaborasi membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Kerjasama tersebut menjadi landasan untuk inisiatif bersama dalam berbagai upaya mewujudkan delapan prinsip pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Berikut 8 prinsi yang dikerjasamakan antara Otorita IKN dan UNDP, mulai membangun sesuai dengan alam, mencerminkan persatuan dalam keberagaman, juga terhubung, aktif, dan dapat diakses.

Selanjutnya, memungkinkan rendah emisi karbon, menjadi sirkular dan tangguh, mempromosikan keselamatan dan aksesibilitas, memastikan keamanan dan efisiensi melalui teknologi.

Dan, terakhir meningkatkan peluang ekonomi untuk semua.

”Kami sangat senang bisa berkolaborasi karena kerja sama ini akan mempercepat tujuan kami mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota untuk semua,” kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dalam rilis, Rabu (22/3/2023).

Berdasarkan MoU yang telah ditandatangani Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Direktur UNDP untuk Asia-Pasifik Kanni Wignaraja, kedua lembaga ini akan mendorong praktik pembangunan inklusif, adil, produktif, dan berkelanjutan.

Baca juga: IKN Nusantara Hadir di Kaltim, LBAK Harap Kehidupan Seniman dan Budayawan Kukar Diakomodir

Kerja sama ini akan diwujudkan melalui kontribusi wawasan yang berkaitan dengan pembangunan inklusif terkait rencana, program, publikasi, pelatihan bersama, konferensi dan berbagai upaya lain untuk pembangunan kota berkelanjutan di Nusantara. 

Selain itu, kerja sama ini akan membantu Pemerintah Indonesia dalam menetapkan Nusantara sebagai simbol identitas nasional menuju Visi Indonesia 2045.

Anggaran Bisa Membengkak

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN Nusantara sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata.

Isa menyebutkan tambahan anggaran itu akan digunakan dalam persiapan pengembangan lahan bagi investor di IKN Nusantara.

"Angka ini merupakan tambahan baru karena Pak Presiden meminta tanah untuk investor dipersiapkan," ucapnya di Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Walau begitu, Isa menyatakan angka itu belum difinalkan karena masih ada kemungkinan kenaikan jumlah tambahan anggaran.

Baca juga: Cegah ‘Warung Remang-remang’ di IKN Nusantara, Alimuddin: Perlu Dimitigasi Potensi Masalah Sosial

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved