Cari Solusi, Wagub Kaltara Minta Persoalan Pembangunan Pusat Pemerintahan KTT tak Dibesar-besarkan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan menerima audiensi dari tokoh adat dan tokoh masyarakat yang terdampak pembangunan Pusat Penerintahan Tana Tidung.

Yansen Tipa Padan mengatakan meskipun ada sejumlah permasalahan namun warga masyarakat tetap komitmen dan setuju atas rencana pembangunan Pusat Pemerintahan di Tana Tidung.

Menurut Yansen Tipa Padan persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme dan proses hukum serta ketentuan yang berlaku.

Karena itu Yansen Tipa Padan meminta permasalahan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.

Baca juga: Diterima Langsung Wagub Kaltara, Ragam Keluhan Warga Terdampak Proyek Pusat Pemerintahan Tana Tidung

"Memang hal seperti ini ada saja dalam pemerintahan, jadi kita tidak perlu membesar-besarkan atau mempolitisasi," kata Yansen Tipa Padan, Senin (10/4/2023).

"Karena ini ada mekanismenya ya kita harap kita kembalikan ke sana," ujarnya.

Mantan Bupati Malinau ini menyampaikan pihaknya akan berkomunikasi dengan Pemkab dan Bupati Tana Tidung terkait permasalahan mekanisme ganti rugi warga terdampak.

Dirinya berharap permasalahan tersebut dapat diselesaikan di tingkat kabupaten sehingga masyarakat bisa segera mendapatkan apa yang menjadi haknya. Di sisi lain Yansen juga berharap masyarakat tidak perlu memaksakan diri akan sejumlah alternatif solusi yang nantinya ditempuh.

"Kita nanti komunikasi dengan Pemkab Tana Tidung kita sampaikan ada persoalan seperti ini, kira-kira penyelesaiannya seperti apa," ujarnya.

"Pembangunan itu harus dilakukan, tinggal bagaimana kearifan kita semua untuk menyelesaikan ini. Misalnya nanti ada kompensasi terkait tanaman tumbuh dan bangunan, ya itu harus ditempuh. Jadi semua berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan masalah," harapnya.

Sementara itu pemimpin rombongan tokoh adat dan tokoh masyarakat Tana Tidung yakni Jamhor mengaku menerima berbagai masukan dan nasehat yang diberikan oleh Wagub Kaltara dan pejabat Pemprov Kaltara.

Baca juga: BREAKING NEWS Tokoh Masyarakat Tana Tidung Sambangi Pemprov Kaltara, Tanya soal Ganti Rugi Lahan

Namun demikian dirinya berharap Pemprov Kaltara dapat terlibat secara aktif dalam upaya pencarian solusi tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam rencana proyek Pusat Pemerintahan Tana Tidung.

"Kami harap Pemprov Kaltara juga bisa terlibat dan berkomunikasi dengan Pemkab Tana Tidung," kata Jamhor.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi