Diterima Langsung Wagub Kaltara, Ragam Keluhan Warga Terdampak Proyek Pusat Pemerintahan Tana Tidung

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pemkab Tana Tidung melakukan groundbreaking peresmian pembangunan pusat pemerintahan pada Oktober 2022 lalu.

Pembangunan itu resmi dimulai dan impian kabupaten termuda di Kaltara memiliki kawasan pusat pemerintahan perlahan mulai terwujud.

Namun dalam perjalanannya, proyek yang dibiayai dari APBD Tana Tidung tersebut dihadapkan pada sejumlah permasalahan.

Utamanya terkait mekanisme penggantian ganti rugi bagi masyarakat yang terdampak akan proyek tersebut.

Baca juga: Dikhususkan Bagi Fakir, Baznas Kabupaten Tana Tidung Salurkan Zakat Bulanan Secara Simbolis di KTT

Sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat Tana Tidung menyampaikan keluhan tersebut kepada Pemprov Kaltara.

Rombongan yang dipimpin oleh Jamhor itu diterima oleh Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan beserta sejumlah pejabat Pemprov Kaltara.

Jamhor menyatakan Pemkab Tana Tidung tak pernah berkomunikasi atau melaksanakan sosialisasi terhadap para pemilik lahan yang terdampak proyek tersebut.

"Kami tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi," kata Jamhor, Senin (10/4/2023).

"Tetapi kemudian pembangunan sudah dimulai ada pengurukan tanah dan sebagainya," ucapnya.

Selain Jamhor tokoh lain juga menyampaikan keluhan yang sama, menurutnya para pemilik lahan yang berharap menerima kompensasi ganti rugi justru kerap disudutkan atau bahkan diintimidasi.

"Kami merasa senang bisa dengan mudah bertemu Pak Wagub, karena bertemu Bupati kami sendiri susah," ucapnya.

Beberapa tokoh masyarakat lainnya bahkan mulai merasakan dampak ekonomi sebab penghasilannya dari usaha sarang burung walet ikut terdampak dengan telah dimulainya pembangunan Pusat Pemerintahan. "Bangunannya masih ada tapi burungnya sudah tidak ada lagi," kata dia.

Merespons hal itu Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan mengaku memahami persoalan yang dihadapi oleh warga tersebut.

Baca juga: Didukung Pemkab Tana Tidung, Baznas Tiap Tahun Rutin Laksanakan KTT Berzakat

Namun Wagub Kaltara berharap penyelesaian persoalan tersebut harus tetap mengikuti mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Yansen Tipa Padan juga mengajak masyarakat berkepala dingin, tidak terpancing emosi yang justru kontraproduktif terhadap proses penyelesaian masalah.