PUPR Percepat Pembangunan Hunian ASN di IKN Nusantara, 47 Tower Siap Dibangun Mulai Pertengahan 2023

TRIBUNKALTARA.COM, PENAJAM - Kementerian PUPR mempercepat pembangunan rumah hunian bagi Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

"Kami fokus percepat pembangunan tower ( rumah susun ) untuk hunian ASN di IKN Nusantara," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dalam keterangan persnya, Senin (24/4/2023).

Rumah susun hunian tersebut disesuaikan tingkatan ASN. Semakin tinggi pangkat ASN rumah susun hunian bakal lebih luas, dan paling kecil luas unit rumah susun hunian ASN sekitar 98 meter persegi.

Rumah susun untuk hunian ASN, kata dia, sekelas apartemen dengan 47 tower dan tiap menara rata-rata dibangun 12 lantai.

Pembangunan rumah susun hunian untuk pegawai pemerintahan sesuai konsep kota mengelola dan menjaga ekosistem hutan, lanjut dia, jadi rumah susun dibangun tidak banyak memotong hutan.

Selain 31 menara untuk hunian ASN, dari 47 menara juga untuk Paspampres sembilan menara, TNI/Polri empat menara dan Badan Intelijen Negara atau BIN tiga menara.

Baca juga: 182 Investor Minati Proyek Pembangunan IKN Nusantara, Terbanyak Bidang Teknologi dan Energi

Total anggaran rumah susun untuk sekitar 16.900 orang yang terdiri dari sekitar 11.000 ASN, serta sekitar 5.900 Paspampres, TNI/Polri dan BIN tersebut lebih kurang Rp9,4 triliun,

"Rumah susun yang dibangun pada pertengahan 2023 itu termasuk menjadi tempat tinggal bersama keluarga," ujarnya.

Kementerian PUPR menargetkan menara rumah susun hunian pegawai pemerintahan dan pertahanan keamanan di kawasan IKN Nusantara rampung 100 persen pada Desember 2024.

Namun, jelas Basuki Hadimuljono, 12 tower rumah susun hunian pegawai pemerintahan ditargetkan selesai dikerjakan dan siap dihuni sekitar 2.500 orang pada Juli 2024.

Rumah susun tersebut untuk tempat tinggal ASN, Paspampres, TNI/Polri dan BIN yang ditugaskan ke IKN Nusantara, dengan status sebagai rumah dinas.                            

Kepastian Populasi

Pemerintah perlu memastikan terlebih dulu ketersediaan infrastruktur dan fasilitas penunjang agar investor ataupun pengembang tertarik berinvestasi di IKN Nusantara.

Kepastian akan adanya fasilitas penunjang diharapkan menarik masyarakat datang, sehingga populasi meningkat, dan akhirnya menjadi daya tarik bagi investor.

Baca juga: Masalah Sosial Pekerja Pria di IKN Nusantara, Otorita tak Ingin Menjamurnya Warung Remang-Remang

Direktur Pemasaran Agung Podomoro Land (APL) Agung Wirajaya menjelaskan, pihaknya mendukung rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, meski bukan berada di kawasan inti.

Dukungan dilakukan dengan membangun beberapa proyek pembangunan di luar kawasan inti, yaitu di Balikpapan dan Samarinda, yang nantinya dapat menjadi kota pendukung IKN Nusantara.

Proyek di dua kota tersebut sudah dimiliki APL sebelum Kalimantan Timur ditetapkan sebagai daerah pembangunan ibu kota baru.

”Kita mendukung pemerintah dengan membangun kota pendukung agar perputaran ekonomi di Kalimantan Timur dapat diperluas,” ucapnya di Jakarta, Minggu (23/4/2023).

Agung menjelaskan, hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah kini adalah memastikan adanya populasi besar masyarakat yang mau menetap di IKN Nusantara.

Dalam konteks properti, populasi yang besar menjadi kunci untuk menarik investasi.

Baca juga: Hindari Permainan Spekulan Tanah, Presiden Jokowi Minta Tidak Ada Jual Beli Lahan di IKN Nusantara

Strategi meningkatkan populasi dengan mengandalkan pemindahan aparatur sipil negara sebanyak sekitar 13.000 orang dianggap belum cukup.

Untuk menarik minat masyarakat bermukim di IKN Nusantara, perlu dibangun fasilitas penunjang yang lengkap terlebih dahulu.

Sebagai perbandingan, Agung mencontohkan perjalanan proyek pembangunan properti di kota-kota satelit pendukung Jakarta.

Dalam membangun permukiman di wilayah seperti Tangerang dan Tangerang Selatan, fokus pertama pengembang adalah membangun fasilitas seperti sekolah, universitas, dan rumah sakit.

Ia menambahkan, setelah fasilitas penunjang terbangun, hunian pun mulai tumbuh.

Meski demikian, dengan fasilitas penunjang yang cukup lengkap, masih diperlukan waktu belasan tahun hingga akhirnya menarik warga untuk pindah dan menetap di sana.

Tantangan pemerintah akan lebih berat mengingat pemindahan populasi dilakukan lintas pulau.

”Dalam konteks properti, jumlah populasi adalah kuncinya, selama itu belum terpenuhi mungkin investor masih harus berpikir dulu untuk masuk.

Bukan permukimannya dulu yang dibangun, tapi infrastrukturnya dulu yang dibangun, setelahnya pengembang mau investasi, bukan sebaliknya,” ujar Agung.

Nilai Proyek 466 Triliun

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemerintah membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun atau sekitar 32,9 miliar dollar AS.

Minat investor untuk datang dinilai cukup baik. Hingga 2022, beberapa penjajakan datang, yakni 23 delegasi dari Jepang, 25 delegasi dari Malaysia, dan perwakilan Daewoo dari Korea Selatan.

Ketiga negara tersebut memiliki ketertarikan berbeda-beda, mulai dari energi, pariwisata, konstruksi, hingga transportasi.

Direktur Promosi Investasi untuk Asia Tenggara-Pasifik dan Australia Kementerian Investasi/BKPM Saribua Siahaan menerangkan, kini pihaknya tengah melakukan penghitungan nilai proyek beberapa sektor yang nanti akan mulai ditawarkan mulai tahun 2024.

Baca juga: Anggota Kongres Amerika Kunjungi IKN Nusantara, Jokowi Dukung Percepatan Gaji Pegawai Otorita IKN

Selain melakukan penghitungan nilai proyek, pemerintah tengah fokus membangun infrastruktur, seperti jalan, agar investor semakin tertarik.

Sumber biaya pembangunan IKN itu terbagi dua, yaitu 80 persen dari investasi swasta dan 20 persennya dari anggaran negara.

Selain melakukan penghitungan nilai proyek, pemerintah tengah fokus membangun infrastruktur, seperti jalan, agar investor semakin tertarik.

”Tahun depan ada proyek yang sudah ready to offer (RTO) atau siap ditawarkan.

Nanti kita akan menghitung perkiraan nilai investasinya berapa, dan internal rate of return-nya atau tingkat profitabilitas investasi berapa,” jelasnya.

Head of Global Markets and Securities HSBC Indonesia Ali Setiawan menerangkan, para klien investornya tertarik mempelajari skema dan kesempatan investasi di IKN.

Selain itu, investor juga masih memantau keberlanjutan program ini seiring dengan pergantian kepemimpinan pada 2024 nanti.

Pemerintah juga perlu menjamin adanya transparansi dan konsistensi aturan mengenai tata cara investasi agar memberi rasa aman kepada para investor.

”Pertanyaan mereka (investor) tentang IKN masih banyak sekali, baik soal investasi maupun kelanjutannya.

Soal insentif juga menjadi hal positif karena berarti banyak kesempatan yang bisa dikembangkan,” katanya. (kps/ant).

Baca berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News