Masalah Sosial Pekerja Pria di IKN Nusantara, Otorita tak Ingin Menjamurnya Warung 'Remang-Remang'

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur kini mulai memberi atensi dampak-dampak sosial di sekitarnya.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Ibu Kota Nusantara (IKN), Alimuddin mengungkapkan pihaknya terkini menyiapkan agar perlahan bisa mengubah mindset atau pola pikir masyarakat adanya pembangunan IKN.

"Mencoba perlahan, jangan sampai ada disparitas dengan IKN, sehingga menjadikan potensi konflik," sebutnya.

Saat hadir sebagai narasumber di Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim 2024, beberapa hal dipaparkan Alimuddin.

Baca juga: Jelang Berbuka Puasa, Genset Tempat Hiburan Malam Dejavu Samarinda Terbakar, 100 Petugas Diturunkan

Masalah sosial, seperti pendidikan, kesehatan dan pekerja IKN yang mayoritas laki-laki.

"Hal sosial lainnya, ada 600 ribu tenaga kerja di IKN, tidak pernah pulang ke rumah. Ini juga jadi keresahan kita disana," tehas Alimuddin.

Dalam mengatasi ini, ia juga menyampaikan dihadapan seluruh stakeholder yang ada, secara khusus Bupati PPU terkait kerjasama sebagai mitra strategis.

"Lebih tepatnya kami barangkali akan sering bekerjasama dengan Satpol PP Kabupaten PPU, dan tentu kita tidak berharap banyak warung remang-remang yang akan muncul," ujar Alimuddin.

"Kemungkinan ada potensi laten konflik ke arah itu," imbuhnya.

Perkembangan Pembangunan IKN Nusantara jangan Timbulkan Perspektif Negatif

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus mengabarkan terkait progres pembangunan ibu kota baru, utamanya juga terkait sekitarnya yang kini terus dilakukan sosialisasi dan koordinasi.

Memang jadi tugas Otorita IKN pada tahun 2023-2024 sosialisasi dan koordinasi mestinya terjalin, bersama pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sekitarnya.

Pelaksanaan persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus terus berjalan.

"Kami masih membutuhkan dukungan Pemprov Kaltim, Pemkab PPU utamanya," ujar Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Ibu Kota Nusantara (IKN), Alimuddin.