Otorita IKN Gandeng Bank Asia Permudah Investor Masuk IKN Nusantara, Buat Platform Data Geospasial

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN - Otorita IKN ( Ibu Kota Nusantara ) menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Asia (ADB) untuk pembuatan Platform Data Geospasial.

Hal itu akan mempermudah investor dalam mengakses informasi terperinci terkait IKN Nusantara.

Selain itu, kesepakatan kerja sama tersebut juga melingkupi aspek lingkungan untuk menuju IKN Nusantara sebagai kota hutan netral karbon.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, nota kesepahaman itu ditandatangani olehnya dan Vice President ADB Ahmed M Saeed di Incheon, Korea Selatan, pada Jumat (5/5/2023).

Bambang Susantono menjelaskan, dalam kerja sama tersebut ada tiga hal yang disepakati.

Pertama, Bank Asia (ADB) bisa berkontribusi dalam perencanaan kota baru dengan membuat Platform Data Geospasial.

Baca juga: Apa Kabar Peminatan dan Realisasi Investasi di IKN Nusantara?

”Itu untuk memfasilitasi minat investor dan penilaian keselarasan rencana detail tata ruang (RDTR) dengan masterplan Nusantara,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Minggu (7/5/2023).

Data geospasial itu nantinya mencakup informasi dan gambaran lokasi IKN Nusantara yang akan disesuaikan dengan RDTR.

Dengan demikian, investor bisa dengan mudah mengetahui informasi rinci mengenai lokasi mana saja yang potensial untuk investasi, lengkap dengan kondisi lahan, ketersediaan air, dan informasi lainnya.

Menurut Bambang Susantono, kerja sama itu dilakukan untuk memberikan dukungan pengembangan IKN Nusantara sebagai kota hutan netral karbon.

Adapun kesepakatan kedua adalah Bank Asia (ADB) bakal berkontribusi dalam penyusunan regionally and locally determined contributions (RLDC).

Itu merupakan analisis komprehensif di tingkat kota untuk mencapai target nol emisi karbon Indonesia pada 2060.

Baca juga: 182 Investor Minati Proyek Pembangunan IKN Nusantara, Terbanyak Bidang Teknologi dan Energi

Selain itu, agar wilayah IKN Nusantara bisa mencapai netral karbon pada 2045.

Terakhir, dalam nota kesepahaman tersebut, keduanya sepakat memanfaatkan peluang untuk memobilisasi pembiayaan.

Hal ini termasuk potensi pembiayaan iklim, kemitraan pemerintah dan badan usaha, serta mengaktifkan dukungan pembangunan lingkungan.