Proyek BTS di Perbatasan Kaltara Terhenti, Deddy Sitorus: Mimpi Kita Sirna, Begini Alasannya

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo ) Johnny G Plate tersangka kasus dugaan korupsi proyek tower BTS 4G mengakibatkan pembangunan BTS di perbatasan, Nunukan, Kaltara terhenti.

Anggota Komisi IV DPR RI, Deddy Sitorus buka suara pasca Kejaksaan Agung RI menetapkan Johnny G Plate sebagai tersangka dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo 2020-2022.

Bagaimana tidak, program BTS yang diklaim Deddy Sitorus sebagai bentuk perjuangannya untuk wilayah perbatasan harus terhenti, setelah Menkominfo Johnny G Plate jadi tersangka kasus korupsi.

Kekecewaan itu diungkap Deddy Sitorus sebagai anggota DPR RI Dapil Kalimantan Utara ( Kaltara ) melalui akun facebooknya @Deddy Yevri Sitorus, satu hari lalu.

Baca juga: Hary Tanoesoedibjo Jabat Menkominfo Ganti Johnny G Plate yang Ditahan Gegara Korupsi? Jawaban Jokowi

Tulisan singkat Deddy Sitorus melalui akun sosial media pribadinya itu berjudul 'Tower 4G, Keadilan yang Tertunda'.

"Untuk sementara mimpi kita menghadirkan layanan seluler dan internet pun harus sirna. Setidaknya sampai kasus ini berkeluatan hukum tetap.

Sebab tidak mungkin ada dua kali anggaran APBN untuk proyek yang sama," ucap Deddy Sitorus melalui akun facebooknya.

Wakil rakyat dari PDI Perjuangan Dapil Kaltara ini pun menceritakan awal mula ia menemui Menkominfo Johnny G Plate pada April 2020.

Saat itu dirinya menyampaikan bahwa anak-anak sekolah di Kalimantan Utara kesulitan untuk belajar, karena tak ada jaringan internet sama sekali alias blank spot.

Baca juga: Diungkap Elite Demokrat, Kabar Koalisi Perubahan Usai Menkominfo Johnny G Plate Tersangka Korupsi

Apalagi saat pandemi Covid-19 yang mengharuskan proses belajar mengajar menggunakan sistem daring (online) dari rumah masing-masing.

"Bulan April tahun 2020 saya menemui sahabat dan senior saya Johny Plate. Saya memohon agar Kominfo membantu perluasan jangkauan internet di pedesaan Kaltara.

Tapi beliau sampaikan bahwa tidak ada anggaran APBN, karena anggaran Bakti Kominfo untuk pelayanan jaringan pedalaman yang berasal dari pungutan terhadap operator telekomunikasi, sangat terbatas," kata Deddy Sitorus kepada TribunKaltara.com, Sabtu (20/05/2023), pukul 14.00 Wita.

Pada saat itu, kata Deddy Sitorus ada 12.500 desa di Indonesia yang belum terjangkau internet.

Anggaran APBN untuk tahun 2020 hanya mampu untuk membangun tower di 1.209 desa/ kelurahan di seluruh Indonesia.

"Kami bersepakat untuk melakukan lobby-lobby kepada para pihak untuk memperjuangkan masalah ini. Beliau berbicara di rapat kabinet dan Kemenkeu.