Pemindahan IKN

Membangun Usaha dan Berinvestasi di IKN Nusantara, Pemerintah akan Memberi Insentif Pajak

Sejumlah fasilitas digelontorkan pemerintah untuk menstimulasi kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, termasuk pemberian insentif.

Editor: Sumarsono
TRIBUNKALTARA.COM / HO
Pertemuan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dengan mantan PM Inggris Tony Blair. 

TRIBUNKALTARA.COM, PENAJAM - Sejumlah fasilitas digelontorkan pemerintah untuk menstimulasi kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, termasuk pemberian insentif pajak.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengungkapkan, beberapa insentif yang diberikan yakni super tax insentif berupa pengurangan pajak penghasilan, pembebasan bea masuk impor, dan pengurangan pajak untuk kegiatan R and D.

"Ini yang diberikan merupakan yang terbaik," ungkap Bambang Susantono, Rabu (24/5/2023).

Semua fasilitas itu akan dilayani dalam mekanisme perizinan online single submission, OSS-Plus, sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. 

Berdasarkan serangkaian kebijakan tersebut, usaha di IKN Nusantara akan disokong dengan super tax deduction, tax holiday, dan pembebasan bea masuk serta Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).

Dengan kemudahan tersebut Otorita IKN berharap pembangunan IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berjalan cepat dan berkelanjutan hingga 2045.

Baca juga: Luhut Binsar Pandjaitan Tinjau Progres Pembangunan IKN, Menko Pastikan Kesiapan Terima Investor

Seperti diketahui, hanya 20 persen dari total anggaran IKN Nusantara yang akan dibiayai APBN.

Sisanya adalah partisipasi swasta meliputi investasi langsung, public-private partnership, pembiayaan kreatif seperti crowd funding ataupun carbon trading, filantropi, dan lain sebagainya.

Pemerintah hanya membangun fasilitas vital yang dapat memicu multiplier effect.

Saat ini jalan tol IKN-Balikpapan sedang dikerjakan, yang nantinya akan memperpendek waktu perjalanan dari 1,5 jam menjadi sekitar 30-40 menit.

Selain itu, Bendungan Sepaku Semoi telah rampung dan siap menyuplai air baku ke IKN Nusantara.

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan maket IKN Nusantara kepada rombongan pemerintah Korea Selatan ke kawasan IKN Nusantara, Sabtu (18/3/2023)// DWI ARDIANTO
Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan maket IKN Nusantara kepada rombongan pemerintah Korea Selatan ke kawasan IKN Nusantara, Sabtu (18/3/2023)// DWI ARDIANTO (Tribun Kaltim/Dwi Ardianto)

Di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ) IKN jalan-jalan akses terus dikerjakan, dan bahkan sebagian telah mulai dipergunakan untuk pengangkutan logistik pembangunan. 

Sementara itu, pengerjaan gedung vital masih terus berjalan, seperti Istana Presiden, kantor bersama kementerian koordinator, serta perumahan pejabat negara.

“Pada tahap pertama, ada sekitar 300 paket investasi yang siap ditawarkan pada para investor, termasuk penyediaan sarana dan prasarana di bidang perumahan, transportasi, dan energi,” lanjutnya.

Investasi ini, menurut Bambang Susantono, tidak terbatas hanya pada proyek pendirian infrastruktur/bangunan atau hal fisik, tetapi investasi di bidang penyediaan perangkat lunak.

Investor juga dapat berinvestasi sebagai pengembang kawasan dan mengelola kawasan tertentu, seperti kawasan pariwisata atau financial center. 

Dalam konteks ini, berbagai insentif diberikan oleh tiga instansi pemerintah sesuai kewenangannya.

Fasilitas fiskal, seperti pembebasan dan keringanan pajak dan fasilitas kepabeanan diberikan oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Langkah Strategis Pemerintah dalam Penguatan Identitas Budaya Masa Depan

Otorita IKN berkonsentrasi memberikan fasilitas penyediaan lahan, sarana prasarana, dan asistensi bagi pelaku usaha.

Sementara itu, fasilitas penanaman modal disediakan oleh Kementerian Keuangan.

Dalam hal pajak, terdapat sembilan insentif PPh yang diberikan bagi investor yang telah diatur dalam PP 12/2023.

Di antaranya Pengurangan PPh badan bagi wajib pajak badan dalam negeri, pengurangan PPh atas kegiatan sektor keuangan di financial center, dan pengurangan PPh badan atas pendirian dan/atau pemindahan kantor pusat dan kantor regional.

Selain itu, ada pengurangan pajak penghasilan bruto atas kegiatan tertentu seperti penelitian dan pengembangan bidang tertentu, biaya pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Bagi UMKM, pemerintah menggratiskan PPh Pasal 21 dan penghasilan bruto usaha tertentu.

Selain itu ada pengurangan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

Saat ini sejumlah peraturan turunan kini tengah disusun sesuai dengan amanat PP 12/2023.

Namun demikian semua kegiatan tersebut tetap harus memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha.

Pengecualian diberikan kepada kepemilikan saham asing dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP); wajib melaksanakan persyaratan kemitraan dengan UMKM dan Koperasi.

Baca juga: Otorita IKN Buka One Stop Shop Investor di IKN Nusantara, Luhut Pimpin Satgas Percepatan Investasi

Terkait perizinan berusaha, para pelaku usaha akan dapat mengajukan izin melalui aplikasi OSS-Plus dengan melengkapi beberapa persyaratan dasar seperti KKPR, Persetujuan Lingkungan, PBG dan SLF.

Untuk lokasi di IKN Nusantara pemerintah akan memberi jaminan kepastian jangka waktu Hak Atas Tanah yang lebih kompetitif sesuai perjanjian dengan Otorita IKN.

Untuk Hak Guna Usaha akan diberikan paling lama 35+25+35 tahun, HGB paling lama 30+20+30 tahun, dan Hak Pakai paling lama 30+20+30 tahun.

Hak atas tanah tersebut dapat diberikan lagi pada siklus kedua dengan evaluasi sebelum jangka waktu berakhir.

Bagi hunian masyarakat, status tanah HGB dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik.

“Insentif ini dapat menjadi salah satu daya tarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN bersama-sama”, ungkap Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal.

Sejauh ini rangsangan pemerintah telah diterima baik oleh dunia usaha.

Sampai Mei 2023, IKN Nusantara telah menerima sekitar 220 Letters of Intent (LoI) dari dunia usaha yang siap berinvestasi, termasuk 24 LoI di Hiroshima, Jepang, beberapa waktu lalu.

Dari sekian LoI tersebut, 34 di antaranya telah menandatangani non-disclosure agreement (NDA), atau perjanjian tertutup dengan Pemerintah Indonesia, dan siap berproses lebih lanjut.

Realisasi Investasi Swasta

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi swasta ke Ibu Kota Negara akan dimulai pada Agustus atau September 2023 usai pembangunan infrastruktur dasar rampung.

“Kalau investasi di IKN Nusantara itu mereka mulai running di Agustus September setelah infrastruktur selesai.

Jadi yang dibangun itu adalah infrastruktur dasar selesai yang mana investasinya dari pemerintah,” kata Menteri Bahlil usai menghadiri acara Indonesia-China Smart City Technology and Investment EXPO 2023 di Jakarta, Rabu (24/5/2023).

PEKERJA IKN - Masalah sosial pekerja IKN Nusantara yang mayoritas laki-laki menjadi keresahan pihak Otorita IKN, dan kini tengah memetakan wilayah sekitar agar tidak menjamurnya warung
PEKERJA IKN - Masalah sosial pekerja IKN Nusantara yang mayoritas laki-laki menjadi keresahan pihak Otorita IKN, dan kini tengah memetakan wilayah sekitar agar tidak menjamurnya warung "remang-remang" karena berpotensi menjadi laten konflik. (TRIBUNKALTARA.COM / DWI ARDIANTO)

Kendati masih merahasiakan nama-nama investor swasta yang akan terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara tersebut, Bahlil memastikan sudah banyak investor swasta yang telah menyampaikan komitmennya.

“Enggak mungkin investasi swasta masuk tapi investasi dasarnya belum kelar. Sekarang kita selesaikan itu infrastruktur dasar. Ada investasinya kok, jangan diragukan,” tegasnya.

Pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara, lanjutnya, akan dibangun secara paralel seperti sarana pendidikan, kesehatan, perumahan, stadion hingga perguruan tinggi.

Selain itu juga akan dibangun financial center seperti yang ada di Singapura dan Malaysia.

Financial center ini dijelaskan Bahlil bertujuan agar para investor bisa langsung masuk ke Indonesia tanpa harus melalui negara ketiga atau hub.

“Pendidikan, kesehatan, tapi yang bangun duluan kan infrastruktur. Bangun perumahan, contohkanlah PSSI akan membangun stadion langsung terus beberapa perguruan tinggi akan dibangun,” ucapnya.

Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyebut bahwa pembangunan infrastruktur IKN Nusantara sampai saat ini masih on the track atau sesuai jalur.

"Pembangunan infrastruktur masih on the track. Kami melihat teman-teman dari Kementerian PUPR misalnya.

Kalau ke lapangan saya mengimbau teman-teman yang belum ke lapangan untuk lihat sendiri ke lapangan karena seeing is believing," ujar Bambang Susantono.

Baca juga: Otorita IKN Sebut Sudah Ada 209 LOI Investasi di IKN Nusantara, 36 Investor Mulai Studi Kelayakan

Ia mengklaim banyak delegasi dari dalam maupun luar negeri yang juga datang langsung untuk melihat progres dari pembangunan IKN Nusantara.

"Berbagai macam delegasi baik dari asing maupun dari lokal itu sering kali hadir ingin melihat sendiri.

Apa sih yang sudah dikerjakan karena banyak dari mereka bertanya juga is it real?

Benar nih mau bikin ibu kota? Tentunya dengan melihat sendiri biasanya mereka langsung memberikan respons yang sangat positif," kata Bambang.(m11/ant)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved