84 Kepala Keluarga di Nunukan Selatan, Dapat Bantuan Pasang Baru Listrik Bersubsidi Tahun 2023

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pemkab Nunukan melaunching program bantuan CSR pasang baru listrik bersubsidi tahun 2023 di Aula Kantor Gadis I, Kecamatan Nunukan Selatan, Senin (05/06/2023), pagi.

Bupati Nunukan Asmin Laura, mengatakan bantuan CSR pasang baru listrik bersubsidi tahun 2023 merupakan program dari Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI.

"Program ini merupakan usulan dari pemerintah daerah kepada Kementerian ESDM untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Nunukan," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, pukul 13.00 Wita.

Asmin Laura menyebut ada sebanyak 84 kepala keluarga (KK) atau rumah di Kecamatan Nunukan Selatan yang mendapatan bantuan tersebut.

Baca juga: Pembangunan Jaringan Listrik Tegangan Tinggi ke Kawasan Industri Bakal Lewati 3 Kabupaten di Kaltara

"Bantuan ini diberikan sesuai pendataan dan laporan dari camat terkait masyarakat yang belum tersentuh aliran listrik. Ini baru satu kecamatan," ucap Asmin Laura.

Dia berharap masyarakat yang menerima bantuan CSR pasang baru listrik bersubsidi tahun 2023, dapat memanfaatkan untuk hal yang produktif.

Tak hanya itu, Asmin Laura juga berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut hingga ke 20 kecamatan lainnya yang notabene belum mendapatkan layanan listrik sama sekali.

Baca juga: Buntut Sambungan Listrik Terputus, PLN ULP Nunukan Sowan ke RSUD Nunukan, Dulman: Evaluasi Bersama

"Mudahan bantuan ini bisa berlanjut tidak hanya sampai di sini saja. Karena masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan bantuan listrik," ujarnya.

Lanjut Asmin Laura,"Belum semua kecamatan dapat tersentuh bantuan ini, karena karena dibatasi. Bukan untuk Nunukan saja," tambahnya.

Pemkab Nunukan Hanya Fasilitasi

Asmin Laura menegaskan bahwa Pemkab Nunukan tak punya kewenangan penuh untuk mengatasi persoalan listrik yang masih terjadi hingga hari ini.

Orang nomor satu di Nunukan itu menyebut Pemkab Nunukan hanya bisa memfasilitasi persoalan listrik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

"Dapat saya pastikan kewenangan kami di daerah soal listrik tidak ada. Yang kami bisa lakukan saat ini adalah memfasilitasi masyarakat ke ke tingkat provinsi maupun pusat. Agar semua bisa merasakan pelayanan listrik," tuturnya.

Baca juga: Listrik Diputus, 3 Bayi di RSUD Nunukan Kritis, Operasi Pakai Senter, PLN Belum Bisa Dikonfirmasi

Lebih lanjut Asmin Laura beberkan bahwa progres penambahan listrik di daerahnya terus bertambah tiap tahunnya.

"Sekali lagi penerangan itu ranah pemerintah provinsi dan pusat. Kami di daerah akan terus pantau dari rencana penambahan listrik. Saya berharap semua masyarakat bisa merasakan layanan listrik ini," ungkapnya.

(*)

Penulis: Febrianus Felis