Jadi Penyangga IKN Nusantara, Titik Kemacetan Lalu Lintas di Kota Balikpapan Makin Meluas

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN – Jadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, titik kemacetan lalu lintas kendaraan di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur makin meluas.

Pertambahan titik kemacetan terdongkrak oleh pesatnya pertumbuhan kendaraan yang beredar di jalanan Kota Balikpapan seiring dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Secara kalkulasi dari periode 2020-2022, jumlah kendaraan di Kota Balikpapan per tahun rata-rata bertambah 104.237 unit dengan berbagai jenis. 

Menariknya, dari pantuan di jalanan Kota Balikpapan banyak kendaraan dari luar Kalimantan Timur.

Hal itu ditandai dengan nomor kendaraan yang tertera kode luar daerah, seperti B (Jakarta), D (Bandung), DD (Sulawesi Selatan), L (Surabaya), N (Malang), dan lain-lain.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Adwar Skenda Putra mengamini pesatnya penambahan kendaraan dari tahun ke tahun.

Baca juga: Hiruk-pikuk dan Kemacetan Lalu Lintas di Jalanan Kota Balikpapan sebagai Penyangga IKN Nusantara

Akibatnya, kemacetan sering tak terkendali pada beberapa titik di Balikpapan.

Adwar merincikan lebih luas, kemacetan itu bukan hanya di Jalan MT Haryono. Melainkan juga tersebar di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Letjen Suprapto, hingga Jalan Soekarno Hatta.

Menukil data dari Polda Kaltim melalui situs resmi BPS Kaltim, jumlah kendaraan di Balikpapan sampai dengan Desember 2022, berjumlah 841.472 unit.

Terlepas dari berbagai faktor, jika rata-rata pertumbuhan kendaraan per tahun di Balikpapan diasumsikan sebanyak 104.237 unit, maka jumlah pertumbuhan kendaraan per bulan berkisar 8.686 unit.

Dari formula tersebut, maka setidaknya sampai dengan Mei 2023, kendaraan bertumbuh sebanyak 43.340 unit di Balikpapan.

Berlanjut hingga akhir tahun 2023, diperkirakan jumlah kendaraan menembus 945.709 unit dari berbagai jenis.

Kendaraan terus bertumbuh, namun tidak dengan lebar jalan. Seperti dikatakan Adwar, lebar ruas jalan tidak selalu bisa menyesuaikan dengan jumlah kendaraan.

Menurutnya, stagnansi ruas jalan memberi sumbangsih terhadap kemacetan di Kota Minyak.

Namun begitu, Adwar memetakan bahwa tingkat kemacetan ini juga didorong akibat masuknya kendaraan dari luar daerah.

Padahal jika tidak ada kendaraan selain dari berpelat Balikpapan, ruas jalan masih terbilang mumpuni.

"Sebenarnya kalau dari hitungan kita, kalau jalan hanya dipakai oleh masyarakat Balikpapan, itu cukup saja. Tapi karena dari kota tetangga masuk sini, jalan itu nggak pernah cukup," papar Adwar.

Baca juga: Hiruk-pikuk dan Kemacetan Lalu Lintas di Jalanan Kota Balikpapan sebagai Penyangga IKN Nusantara

Hanya saja, dia menyebut bagaimana pun perlu adanya pelebaran jalan yang bisa meminimalisir penumpukan kendaraan.

Di mana setiap tahun, setidaknya ada pelebaran jalan. Seperti halnya di Jalan Jenderal Sudirman maupun Jalan MT Haryono.

Menurut Adwar, dalam 1 lajur setidaknya terdiri dari 3 lajur layaknya di depan Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan.

"Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, harusnya minimal 3 lajur, mulai dari Lapangan Merdeka sampai dengan Stalkuda. Termasuk di Jalan MT Haryono, 1 jalurnya harusnya 3 lajur," urainya.

Dishub Balikpapan sedikit banyak telah merekomendasikan usulan untuk mengantisipasi kemacetan di masa mendatang.

Salah satunya pelebaran badan jalan di beberapa titik menjadi 3 lajur. Jika per lajur diasumsikan 2 meter, dengan 3 lajur maka total jalan selebar 6 meter per jalur.

Selain pelebaran, Adwar meneruskan, perlunya konektivitas antartiap kecamatan di Balikpapan.

Seperti misalnya jalan yang menghubungkan Balikpapan Utara ke Balikpapan Timur atau Balikpapan Timur ke Balikpapan Tengah.

Baca juga: Dampak IKN Nusantara di Kaltim, Warga Sepaku Harap Ada Evaluasi Kebijakan Pembatasan Jual Beli Lahan

Dengan konektivitas semacam itu, Adwar menilai, beban kendaraan terhadap jalan tidak terpusat di jalan-jalan utama saja.

Namun demikian tidak lantas bisa direalisasikan akibat ketersediaan anggaran.

"Kalau anggaran besar, mungkin sudah bisa seperti Jakarta. Tapi sebenarnya kalau dari (Pemerintah) Pusat menggelontorkan anggaran ke Kaltim, kita bisa punya lebih banyak jalan," ucapnya.

Kemudian juga penggunaan angkutan massal yang perlu digalakkan guna mengurangi volume kendaraan di jalan raya.

Berbanding kebijakan mobil listrik, Adwar menilai, angkutan massal dianggap lebih mendesak untuk diwujudkan.

Adwar mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan penambahan sebanyak 2 titik Sarana Transportasi Umum di Balikpapan.

Baca juga: Pembebasan Lahan Jadi Kendala Pembangunan IKN Nusantara, Menko Marves Targetkan Tuntas 17 Juni 2023

Disinggung traffic lights atau lampu sinyal persimpangan, memang pihaknya sudah ada penambahan sebanyak 1 titik di persimpangan Jalan MT Haryono-Jalan Mayor Pol Zainal Arifin.

Rencananya, juga ada penambahan di Jalan Letkol Pol Asnawi Arbain.

Adwar mengulas, kemacetan yang ada ini tak lepas dari efek IKN Nusantara. Banyak kemudian pendatang tak ingin melepas peluang yang ada di balik mega proyek pembangunannya.

"Jelas, satu karena hadirnya IKN Nusantara. Jadi akhirnya banyak saudara kita berbondong-bondong ke sini, biarpun itu tadi, lebar jalan nggak bisa menampung semua kendaraan," pungkas Adwar.(m19)