Ada Bandar Narkoba Ikut Nyaleg? Ketua KPU Kaltara Sambangi BNNP, Begini Hasil Pertemuannya

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Buntut dari pemberitaan hangat narko-politik, termasuk indikasi bandar narkotika di Kaltara ikut nyaleg, Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami mendatangi Kantor BNNP Kaltara usai kegiatan pemusnahan siang tadi, Jumat (16/6/2023).

Ketua KPU Provinsi Kaltara, Suryanata Al Islami menyampaikan kedatangannya ke Kantor BNNP Kaltara pertama dalam rangka sowan atau silaturahmi dan bertemu langsung dengan Kepala BNNP Kaltara.

Dijelaskan Suryanata Al Islami, hari ini adalah kesempatan bertemu dengan BNNP Kaltara karena sejak awal tahapan jadwal padat.

“Padatnya jadwal tahapan sehingga baru kali ini kami bisa silaturahmi. Tentu kami juga berkoordinasi terkait dimana kegiatan kepemiluan hari ini, kami sedang melaksakana kegiatan tahapan verifikasi administrasi terhadap pengajuan pencalonan oleh parpol beproses sampai hari ini,” terang Suryanata Al Islami.

Baca juga: Lima Speedboat Reguler Rute Tarakan-Malinau Disiapkan Hari Ini, Cek Jam Keberangkatannya

Dalam hal ini KPU dan BNN termasuk bagian dalam hal yang perlu dijalin kerja sama secara langsung terhadap pemilu di Kaltara.

Dalam hal ini pihaknya berkomitmen sama pemilu di Kaltara ini khusus dan seluruh kabupaten dan kota akan lahir pemimpin terbaik.

“Pemimpin yang berintegritas yang bisa membawa kemaslahatan buat Kaltara tentu melalui proses yang juga harus menjadi atensi kita semua termasuk media,” paparnya.

Ia melanjutkan, secara ketentuan, ada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan turunannya ada PKPU termasuk persyaratan pencalonan.

Dimana, salah satunya mereka yang diajukan khususnya bakal calon legislatif dan DPD harus melampirkan surat keterangan bebas narkoba.

“Di dalam ketentuan disebutkan memang dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat, atau rumah sakit yang sudah memenuhi syarat ketentuan dana tau lembaga yang mengurusi tentang pencegahan narkoba dalam hal ini BNN,” terang Suryanata Al Islami.

Ia melanjutkan, dalam hal kemudian ketika sudah dilampirkan tentu ditindaklanjuti apakah dokumen ini memenuhi syarat.

“Kalaupun dianggap mmenuhi syarat akan berlanjaut sampai tahapan DCS, daftar calon sementara kita akan publish ke masyarakat baik di provinsi maupunkabupetn kota maka masyarakat diberikan kesempatan seluas luasnya untuk melakukan tanggapan,” jelasnya.

Tentu dukungan dari masyrakat juga perlu, selain dari BNN dan BNN punya data terkait dengan bagaimana peta di Kaltara sehingga kooridinasi menjadi bagian penting.

Lalu respons tanggapan public di DC situ bagian yang penting untuk lanjutannya,

“Kami lakukan klarifikasi karena boleh saja misalnya dokumennya sudah dikeluarkan oleh lembaga resmi tetapi masyarakat lebih tahu bagaimana kondisi di lapangan. Kami akan tindaklanjuti lagi dengan proses lanjutan sebelum penetapan DCT,” jelasnya.

Dalam hal ini BNN memberikan data, apakah bisa langsung gugur, ia menjelaskan ini ada mekanismenya.

“Sekali lagi sinergitas semua pihak di dalam proses untuk ikut menyuseskan penyelengaraan pemilu menjadi hal yang sangat penting. Ini menjadi atensi kami termasuk apa yang disampaikan oleh BNN Kaltara, dan saya kira KPU maupun BNN tidak bisa bekerja sendiri harus mendaptakan dukungan masyarakat secara luas di Kaltara," bebernya.

“Kaltara ini bisa menjadi baikk kalau semua pihak punya komitmen yang sama mengawal kaltara secara integritas termasuk mengawal tahapan pemilu. Saya kira KPU RI sudah melakukan komunikasi di tingkat pusat, karena kami ini kan lembaganya hirarki, saya sudah sampaikan di awal karena saya belum pernah jumpa dengan jenderal makanya lakukan silaturahmi,” jelasnya.

Ia menambahkan lagi, untuk menghukum sesorang tidak boleh berdasarkan asumsi.

Temuan temuani nformasi dan tanggapan masyarakat tentu akan croscek kembali atau klarifikasi sehingga apapun itu keputusan diambil adalah keputusan yang terbaik.

“Informasi yang masuk ke KPU tidak serta merta langsung kami eksekusi ada proses tabayun yang kita lakukan, sehingga langkah langkah terbaik bisa kita dapatkan setelah tabayun, jadi silaturahmi dengan jenderal ini bukan yang pertama dan terakhir tetapi terus menerus, untuk menjaga Kaltara,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala BNNP Kaltara, Brigjend Pol Rudi Hartono menjelaskan, hari ini bentuk keseriusan dan awal yang baik dalam rangka kerja sama dengan KPU Kaltara.

“Bagaimana kalau misalnya bacaleg sudah jadi atau sudah ditetapkan KPU. Jadi masalah baru, itulah bagian dari komunikasi dari aparat. Tentu ada masukan, saya gambarkan betap sulitnya. Bukan soal berantas saja, tapi mencegah dulu,” terang Brigjend Pol Rudi Hartono.

Ia melanjutkan, dalam hal ini BNNP Kaltara, siap untuk memberikan data, dan ini titik awal yang baik. Ia melanjutkan, ini bagian proteksi.

Baca juga: Layanan Kapal Feri dari Tana Tidung Tujuan Tarakan Berlayar Hari Ini, Cek Jadwal dan Tarifnya

“Kalau terjalin semuanya. Sebenarnya terompetnya wartawan juga menurut saya kuat sekali, yang menyuarakan. Saya yang jelas tidak bisa gambarkan spesifiknya,” jelasnya.

Ia melanjutkan, adapun kelanjutan indikasi dugaan bandar ikut mencalonkan diri dalam bursa pileg, ia menjelaskan secara implisit disampaikan.

“Karena sifatnya rahasia juga. Kalau untuk ditanya target kan itu rahasia,” tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah