Menghadiri Rapat dengan Komisi II DPR RI, Forkonas DOB Berharap Moratorium Pemekaran Dicabut

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Forum Komunikasi Nasional Daerah Otonom Baru atau Forkonas DOB ikut menghadiri Rapat Dengar Pendapat ( RDP ) dengan Komisi II DPR RI, Senin (19/6/2023) kemarin.

Sejumlah pengurus Forkonas DOB dari berbagai daerah, termasuk Ketua Presidium DOB Tanjung Selor, Achmad Jufrie SE, MSi ikut hadir bersama Ketua Forkonas DOB, Syaiful Huda.

“Awalnya kami diterima di Ruang VIP Komisi 2 DPR, namun karena banyaknya pengurus Forkonas serta perwakilan DOB dari daerah yang hadir acara selanjutnya digelar di Ruang Rapat Komisi II,” ujar Achmad Jufrie kepada TribunKaltara.com, Selasa (20/6/2023).

Dalam forum RDP dengan Komisi II DPR RI, Ketua Umum Forkonas Syaiful Huda meminta pemerintah mencabut moratorium pemekaran daerah baru.

Menurutnya, banyak kondisi objektif di lapangan yang membutuhkan adanya pemekaran wilayah.

Baca juga: Solusi jika Pemerintah Tetap Moratorium DOB, Ketua Komite III DPD RI Dorong Otonomi Khusus Kaltara

Ketua Presidium DOB Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Ahmad Jufrie pada kesempatan itu juga berharap pemerintah kembali membuka kesempatan bagi pembentukan daerah baru.

Terutama untuk daerah pemekaran sebelumnya yang membutuhkan ada DOB ibu kota provinsi seperti Kalimantan Utara.

“Provinsi Kalimantan Utara hingga saat ini belum bisa membetuk DOB Ibu Kota Provinsi karena terkendala moratorium pembentukan daerah baru. Kami masyarakat daerah sangat berharap moratorium ini dicabut,” ujar politisi Partai Gerindra yang juga anggota DPRD Kaltara ini.

Alasan lain diutarakan Syaiful Huda, bahwa dengan pertambahan jumlah penduduk dan masih belum optimalnya layanan publik karena luasnya wilayah layanan, maka perlu ada pemekaran wilayah.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menyatakan setuju dengan pencabutan moratorium pembentukan DOB.

Baca juga: Presidium DOB Tanjung Selor Dorong Pemekaran, Achmad Djufrie: Tak Elok Ibukota Provinsi di Kecamatan

Politisi Partai Golkar ini juga ikut mendesak kepada pemerintah segera membentuk PP turunan UU 23/2014.

Ahmad Doli Kurnia akan bersama Forkonas DOB memperjuangan pencabutan moratorium DOB secara terbatas.

Dalam waktu dekat Komisi II berencana untuk menghadap Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Otonomi Baru.

Selain itu Komisi II DPR RI juga akan menghadirkan Kemendagri serta Forkonas sebagai perwakilan masyarakat untuk membahas persoalan moratorium DOB ini.

Baca juga: Dorong DOB Tanjung Selor, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang Minta Pemkab Bulungan Mekarkan Kecamatan

“Semoga dalam sebulan ke depan sudah ada sinyal yang baik dari Wapres agar kita bisa bertemu,” ujarnya.

Ada beberapa hal juga dibahas, mulai tumpang tindih jumlah daerah pengusul pemekaran hingga solusi moratorium parsial.

Achmad Jufrie menambahkan, bahkan daerah yang meninginkan pemekaran akan mengadakan gerakan ekstra parlemen (unjuk rasa) apabila diperlukan. (*)