Target Turunkan Stunting 14 Persen, BKKBN Canangkan Gerakan 1000 Protein di Kodim Tarakan

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Gerakan 1000 Protein Bulan Bakti Pancasila, Semesta Mencegah Stunting dilaksanakan di Kodim 0907 Tarakan, Jumat (23/6/2023).

Kegiatan dihadiri Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Tavip Agus Rayanto, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim-Kaltara, Sunarto, Wakil Gubernur Kaltara, Yansen TP, Wali Kota Tarakan, dr.Khairul, M.Kes, Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto, Kapolres Tarakan dan Dandim 0907 Tarakan bersama Pertamina.

Dalam penyampaiannya, Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) RI, Tavip Agus Rayanto membeberkan hari ini sekaligus membawa rombongan termasuk Pembina Wilayah Kaltara dan NTT.

Hari ini sebanyak 30 KK diwakili ibu-ibu menerima bantuan Program Stunting berupa telur dan susu disalurkan secara simbolis.

Baca juga: Cerita Pelajar Tarakan Berhasil Juara I MTQ ke-VIII Kaltara, Lomba Syahril Qur’an Putra dan Putri

"Saya sampaikan kenapa gerakan BAS ini penting, karena pertama bicara dari sisi teknografis anggaran. Pemerintah sudah alokasikan pemberian makanan tambahan (PMT) melalui Kementerian Kesehatan.

Melalui DAK non Fisik. Tapi baru bulan kemarin kami mewakili, secara teknis itu PMT belum seluruhnya bisa cair sampai hari ini," terang Tavip.

Padahal lanjutnya, saat ini ada sekirar 1,5 tahun sisa waktu jika melihat masa kepemimpinan Presiden RI jika ingin mensukseskan program penurunan satunting dengan target 14 persen di tahun 2024.

"Ini pekerjaan tidak mudah. Kalau kampanye perubahan perilaku saja dan tidak ada asupan ke mulut maka tidak akan membawa perubahan.

Kepala BKKBN pun mencari jalur pintas di tengah sistem administrasi lingkungan yang menjadi penghambat di level lapangan.

Kita cari potensi lain dari sumber keuangan negara dari swasta, msyarakar dan strategis dari pemerintah," terang Tavip.

"Sehingga itulah dikenalkan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Dan secara sederhana, bagaimana orangtua asuh bisa mendampingi anak-anak yang kurang beruntung agar kemudian mereka bisa terentaskan dari situasinya," jelasnya.

Ia melanjutkan, untuk menyembuhkan lebih sulit dari mencegah.

Maka dibutuhkan setidaknya intervensi berkelanjutan enam bulan.

"Itulah kita harus memikirkan skema bagaimana bisa terus memberikan asuapn, kepada baduta atau bayi dua tahun karena kalau sudah balita itu kita koreksi agak sulit.

Khususnya juga pada ibu yang hamil sehingga bisa melahirkan anak sehat," jelasnya.

Gerakan ini saat ini sedang dimasifkan tersisa waktu 1,5 tahun.

Ia mengaresiasi juga karena Kaltara masuk tiga provinsi penurunan angka stunting terbaik di Indonesia.

Ada tutun sekitar lima poin dari sebelumnya 27 persen kini menjadi 22 persen sekian.

"Penurunanya cukup signifikan. Apalagi ini baru pemanasan. Sekarang tinggal komitmen yang tinggi dari kepala daerah," jelasnya.

Ia juga menyampaikan untuk survei SSGI, nanti dilaksanakan Agustus, yang dinilai tidak merata, karena memgambil sampel dan tidak by name by adress..

Namun demikian lanjutnya, secara metodologi SSGU diakui negara dan Bapenas.

"Inilah jadi rujukan angka penurunan stunting. Saya titipkan, tolong ketika survei di samping sensusnya, jangan sampai temuan sebelum dilaunching," ungkapnya.

Sudah ada alokasi melalui DAK untuk alat ukur ke masing-masing puskesmas dan Posyandu.

Ia menjelaskan stunting ada faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsungnya adalah sanitasi, kemiskinan, air bersih meski pengaruhnya jarak jauh.

"Sehingga karena waktu sisa 1,5 tahun, kita push faktor jarak dekat adalah asupan langsung masuk ke bayi dan ibu hamil.

Bisa bentuknya tablet tambah darah dan hari ini dibagikan protein hewani. Ini dimasifkan melalui kemitraan dengan tagline BAS selama enam bulan dan nanti bisa dikoreksi," ujarnya.

Selain itu upaya lainnya pencegahan dari hulu melalui calon pengantin lewat aplikasi elektronik siap nikah hamil untum merecord data kesehatan cattin dan sedini mungkin ada fasilitasi rujukan yang baik.

"Penanganan ada penanganan sifat sama dan beda. Ada daerah kemudian mengalokasikan dari APBD, di tempat lain tidak bisa dilaksanakan karena anggaran, ada juga di daerah lain setiap ASN harus jadi bapak asuh jadi inovasinya macam macam," terangnya.

Ia melanjutkan, angka pastinya di Kaltara stunting di Kaltara 4.000 di Kaltara.

Persentase tinggi melihat penduduknya.

Menetapkan 12 provinsi prioritas, tujuh provinsi karena ada padat penduduk, walaupun kecil wilayahnya.

Termasuk Kaltara, di absolut hanya 4.000 dan tidak banyak sekitar 22 persen.

Ia optimis 1,5 tahun bisa menurunkan stunting asalkan massif dan sudah ditetapkan keluarga berisiko stunting.

"Ada yang sedang hamil, dikawal, jarak kelahiran mepet, menikah sudah terlalu tua, faktor jauhnya ada sanitasi air bersih ini jadi sasaran termasuk baduta," terangnya.

Dalam hal ini lanjutnya, untuk Kemenkes yang menyediakan PMT dan di BKKBN RI tidak memiliki tusi.

Kaltara masih perlu dicek apakah mendapat atau tidak.

"Harapannya dengan daerah, salah satunya kan dalam APBDes itu salah satunya anggarannya didorong diperuntukkan untuk stunting," jelasnya.

Di Kaltara sendiri pola penanganannya dijelaskan Kepala Perwakilan BKKBN RI Provinsi Kaltim-Kaltara, Sunarto, di antaranya ada Baznas sudah membantu penanggulan stunting. Selain itu menggalang lebih luas.

"Semangat kepala daerah di Kaltara baik kabupaten dan kota luar bisa. Bahkan dirancang pengusaha tambak diminta bantuan minimal 5 kg disalurkan ke kaluarga berisiko stunting itu sudah dikerjakan," jelas Sunarto.

Ia menjelaskan, tusi BKKBN bukan pemerian PMT karena kewenangan di Dinkes.

Baca juga: Bulungan Juara Umum MTQ ke-VIII Kaltara, Selisih Tujuh Poin dengan Tarakan Raih Posisi Kedua

BKKBN dalam hal ini bertugas sebagai pendamping lewat kader pendamping yang ada.

Tugasnya mengkolaborasi, mensinergi dan mengkonvergensi antara OPD lintss sektoral dan pentaheliks swasta dan perguruan tinggi.

"Kami bukan memberkkan TMT. Saat ini kami memiliki kader 5.964. tersebar di 15 kabupaten kota, lingkup terkecil di kelurahan dan desa namanya Tim Pendamping Keluarga. Terdiri dari bidan, kader KB dan kader PKK, mereka ujung tombak mendampingi keluarga risiko stuntjng," tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah