Stok BBM Subsidi di Indonesia Tidak Cukup Sampai Akhir Desember 2023, BPH Migas Bentuk Tim Pengawas

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Waspada! Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ( BPH Migas ) memperkirakan kuota Bahan Bakar Minyak atau BBM subsidi tak akan cukup hingga akhir Desember 2023.

Diketahui, kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan Pemerintah untuk 2023 ini sebesar 17 juta kilo liter (KL).

"Berdasarkan realisasi hingga saat ini, kuota BBM subsidi diperkirakan hanya akan cukup hingga awal Desember 2023.

Untuk itu, diperlukan upaya keras agar pendistribusian BBM subsidi ini tepat sasaran dan tepat jumlah," ungkap Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi pada Kamis (3/8/2023).

Oleh karena itu, BPH Migas mendorong peningkatan pengawasan dalam penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi.

 “Kita mengharapkan agar BBM subsidi yang kuotanya ditetapkan 17 juta KL pada tahun 2023, dapat mencukupi hingga akhir tahun," papar Iwan dalam keterangan yang diperoleh Tribunnews.com, Kamis (3/8).

Baca juga: Imbau Warga Segera Mutasi ke Pelat KU, Bapenda Harap Kendaraan Luar Kaltara tak Pakai BBM Subsidi

Untuk memastikan pemanfaatannya tepat sasaran, BPH Migas bersama instansi terkait membentuk Tim Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan dan Monitoring BBM subsidi.

Iwan mengungkapkan, subsidi BBM yang diberikan kepada golongan masyarakat tertentu ini merupakan wujud tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap warga negaranya.

Mengingat terbatasnya anggaran Pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan agar BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume, antara lain penggunaan QR Code.

Dan menertibkan penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi melalui peningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah.

“Kenyataannya, banyak surat rekomendasi yang masih perlu diklarifikasi lagi.

Sebagai contoh, kebutuhan melaut nelayan misalnya sekitar 20 liter BBM untuk 2 hari dan biasanya beristirahat sehari untuk tidak melaut," papar Iwan.

Baca juga: Nelayan di Malinau Dapat Bantuan Tunai Sebesar Rp 1,3 Juta, Akbar Berharap Harga BBM Subsidi

"Tapi, yang terjadi, nelayan setiap hari mengambil jatah BBM subsidi dan kemudian dijual ke pengepul.

Ini yang akan kita tertibkan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait," pungkasnya.