Berita Nunukan Terkini

Pemkab Nunukan Beri Tanggapan Terhadap Sejumlah Pertanyaan 5 Fraksi di DPRD terkait Perubahan APBD

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memberikan tanggapan terhadap sejumlah pertanyaan dari lima Fraksi di DPRD Nunukan.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: Sumarsono
Tribun Kaltara
Sekretaris Kabupaten Nunukan, Serfianus menyampaikan tanggapan terkait pertanyaan lima fraksi dalam Rapat Paripurna di DPRD Nunukan pada Senin (28/08/2023), sore. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan memberikan tanggapan terhadap sejumlah pertanyaan dari lima Fraksi di DPRD Nunukan.

Diberitakan sebelumnya, kenaikan anggaran perubahan APBD 2023 mendapat sorotan dari sejumlah fraksi di DPRD Nunukan.

Diketahui ada kenaikan anggaran sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp1.486.431.829.763 menjadi Rp1.604.685.252.465 atau naik 7,96 persen.

"Adanya kenaikan belanja pada perubahan APBD 2023, pemerintah daerah akan mendorong pergerakan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah," kata Sekretaris Kabupaten Nunukan, Serfianus kepada TribunKaltara.com, Senin (28/08/2023), sore.

Menurut Serfianus, Pemkab Nunukan berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan, penanggulangan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, termasuk infrastruktur.

sekda di paripurna
Sekretaris Kabupaten Nunukan, Serfianus menyampaikan tanggapan terkait pertanyaan lima fraksi dalam Rapat Paripurna di DPRD Nunukan pada Senin (28/08/2023), sore. TRIBUNKALTARA.COM/ Febrianus Felis.

Dia menjelaskan mengenai dukungan terhadap jaminan BPJS untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada APBD perubahan 2023, Pemkab telah mengalokasikan anggaran melalui APBD Nunukan.

Baca juga: Bupati Nunukan Asmin Laura Menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2023

"Sudah Pemkab Nunukan alokasikan anggaran jaminan BPJS untuk PBI. Itu sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat," ucapnya.

Selain itu, Serfianus mengaku Pemkab Nunukan telah mendorong perencanaan dermaga sesuai dengan ketentuan yang ada.

Utamanya bangunan dermaga yang menggunakan perencanaan khusus, mengingat posisi bangunan di atas air.

"Pembangunan di Kabupaten Nunukan mengacu pada dokumen pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan serta memperhatikan dokumen RT/RW.

Aspek keberlanjutan dan lingkungan tetap kami perhatikan," ujarnya.

Baca juga: Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Naik Jadi Rp1,3 Triliun, Asmin Laura Beri Penjelasan ini

Pada sektor perikanan dan pertanian, Pemkab Nunukan terus mendorong peningkatan produksi baik sektor perikanan maupun pertanian, melalui alokasi APBD Nunukan, DAK, serta APBN.

"Sektor perikanan, Pemkab mendorong peningkatan produksi baik tangkap maupun budidaya.

Begitu juga sektor pertanian baik sub sektor tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunan.

Sehingga kedua sektor itu terus tumbuh dan berkontribusi terhadap peningkatan PDRB," ungkapnya.

Untuk sektor kesehatan, Serfianus menjelaskan bahwa Pemkab Nunukan terus mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam menunjang pelayanan yang baik dan tepat kepada masyarakat.

"Sarana dan prasarana sudah dialokasikan ke layanan rumah sakit, Puskesmas, bahkan Puskesmas pembantu," tuturnya.

(*)

 

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved