Bupati Hamdam Bicara PPU Serambi Nusantara: Tidak Ada Dikotomi Wilayah IKN dan Daerah Sekitarnya

TRIBUNKALTARA.COM – Bupati Penajam Paser Utara ( PPU ) Hamdam mengungkapkan harapannya menjadikan PPU sebagai Serambi Nusantara atau IKN Nusantara.

Layaknya serambi, PPU harus menjadi wilayah yang menyatu dengan IKN Nusantara, jadi tidak ada dikotomi antara wilayah IKN dengan daerah-daerah sekitarnya.

“Namanya serambi tentu wilayahnya harus menyatu,” ungkap Hamdam saat diwawancarai eksklusif bersama Tribun Kaltim, Rabu (6/9/2023), di Studio Tribun Kaltim.

Berikut petikan wawancaranya:

Ini adalah hari-hari terakhir Pak Hamdam, kita ingin tahu profiling dari PPU sebelum ada IKN dan sekarang ada IKN?

Penajam Paser Utara adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Timur yang dikaruniai oleh Allah SWT dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang mungkin selama ini belum terekspos maksimal.

Tapi dengan ditetapkannya PPU menjadi IKN Nusantara tentu memberikan daya dorong yang kuat untuk mempercepat munculnya potensi-potensi karunia Allah ini muncul ke depan.

Alhamdulillah PPU memiliki garis pantai yang cukup panjang, sampai 173 Kilometer dan semua berpotensi untuk dikembangkan.

Baca juga: Akses dan Kualitas Pendidikan di Serambi Nusantara

Mau dikembangkan sebagai pelabuhan, bisa juga sebagai budidaya perikanan air payau, sangat terbuka untuk itu.

Termasuk pertanian dan bahkan menyediakan logistik untuk Kalimantan Timur?

Pertanian pasti, dan dari dulu memang PPU ditetapkan sebagai lumbung beras Kalimantan Timur.

Kita punya potensi persawahan itu kurang lebih sekitar 10 ribu hektare dan digarap oleh masyarakat yang kulturnya petani.

Sayang kami belum ditunjang dengan sarana dan prasarana teknis yang memadai, seperti bendungan sehingga sawah kita masih tadah hujan.

Berarti satu tahun satu kali tanam?

Karena curah hujan di PPU ini cukup tinggi jadi bisa dua kali. Cuma tidak optimal, karena airnya tidak kita kendalikan dengan baik, jadi ya suka-suka hujan.

Artinya tanpa irigasi teknis, PPU bisa dua kali tanam, kalau misalnya ada irigasi teknis barangkali bisa tiga kali tanam?

Tetap dua kali atau lima kali dalam dua tahun, tetapi hasilnya atau produksinya jauh lebih banyak kalau dia sudah ada irigasi teknis.

Karena sudah terkelola dengan baik pengaturan airnya. Jadi kemungkinan gagal panen bisa kita perkecil.

Baca juga: Ditunjuk Jadi Lokasi IKN Nusantara, 20 Desa di Penajam Paser Utara Masuk Kategori Rawan Pangan

Pak Hamdam ini “kecelakaan politik” ya karena dulu wakil bupati, kemudian dalam setahun terakhir menjadi bupati, ada perubahan signifikan, dulu defisit dan utang APBD-nya besar pak?

Mungkin barangkali dulu waktu menyusun APBD itu didorong oleh semangat yang berlebihan, terlalu optimistis, terkadang prognosis itu tidak bisa sekadar informasi yang kita terima saja, harus diteliti dulu by data baru kita boleh menentukan sebagai rencana pendapatan.

Meskipun kebijakan APBD defisit itu boleh-boleh saja pak, tapi terlalu percaya diri?

Terlalu optimistis, akhirnya diperburuk lagi dengan Covid-19 sehingga itu yang menyebabkan prognosis.

Semua meleset maka memang di situlah mestinya para kepala daerah dan perangkat yang mendukung itu terutama OPD harus punya keahlian khusus untuk melakukan perhitungan.

Yang pasti bagaimana mereka membuat kebijakan yang sudah mempertimbagkan hal yang kemungkinannya bisa mempengaruhi.

Angkanya besar, lebih Rp300 miliar dan itu bisa mempengaruhi tanggung jawab APBD murni. Harus mengendalikan itu?

Tapi selesai, tetap kegiatan pembangunan berjalan juga cuma memang porsinya tidak  begitu besar karena sudah menjadi kesepakatan kita kewajiban kepada pihak ketiga.

Ini harus kita selesaikan karena itu akan berdampak pada kelangsungan usaha-usaha para rekanan, kemudian kelangsungan para ASN kita yang terlambat dibayar hak-haknya.

Bahkan beberapa informasi ada satu dua ASN kita akhirnya putra-putrinya yang ditarik tidak melanjutkan kuliah karena kekurangan biaya.

Beban Rp300 miliar itu tidak sedikit, bagaimana strategi menyelesaikan utang itu?

Akhirnya yang jadi prioritas kita adalah bayar utang, kita bersepakat kalau harus puasa, bagaimana kita harus merestrukturisasi honor THL, terus merestrukturisasi tunjangan ASN.

Itu yang kita lakukan. Memang awalnya ada resisten, tapi kan ada penjelasan kepada semua yang terkait dan bisa dipahami.

Berarti tidak ada lagi tanggungan pemerintah PPU pada siapapun berikutnya?

Tetap saja ada kewajiban yang memang sudah terjadwal dari awal yaitu kewajiban kita untuk membayar ke PT SMI.

Itu pernah kita utang dulu, tapi itu jelas peruntukannya untuk bangunan infrastruktur yang ada di PPU dan itu sudah kita sepakati bahwa itu kewajiban rutin yang harus kita bayarkan setiap tahunnya.

Artinya sudah menjadi bagian dari perhitungan yang harus kita jadikan dasar untuk menentukan kebijakan belanja berikutnya.

Baca juga: Ditunjuk jadi IKN Nusantara, Bupati Hamdam Harap Proyek BTS Turut Berlanjut di Penajam Paser Utara

Mengubah visi PPU menjadi Serambi IKN Nusantara dan penataan organisasi. Apa yang sudah dilakukan terkait dengan penataan organisasi?

Memang ASN dan termasuk tenaga honorer yang menjadi penunjang pendukung ASN, karena masih kekurangan personel itu menjadi motor utama untuk menjalankan roda pemerintahan ini.

Sehingga saya memandang bahwa ini yang harus saya benahi dari awal. Saya orang sana.

Keseharian saya sering berinteraksi dengan teman-teman, jadi saya tahu betul problem PPU.

Siapa kemampuannya apa, saya tahu itu.

Namun demikian kita juga tetap melalui proses yang efektif penilaiannya meminta melalui pihak lain untuk menilai melalui open bidding, lelang jabatan untuk memberikan rekomendasi bahwa memang orang-orang itu orang yang pas.

Baca juga: IKN Nusantara Hadir di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara Kaltim Diharapkan jadi Kawasan Industri

Kita menempatkan sesuai rekomasi pansel dan hampir semua seperti yang kita perkirakan di awal bahwa ini memang yang tepat.

Saat ini tiba-tiba-tiba PPU harus siap menjadi daerah yang bakal paling crowded, paling tumbuh, paling sibuk dengan datangnya IKN, ini siap pak? Apa kesiapan PPU untuk menghadapi IKN?

Jadi seperti saya katakan tadi bahwa kepala daerah ini harus didukung oleh ASN yang solid dan memang menurut kita sudah diisi oleh personel sesuai kapasitas dan keahliannya masing-masing.

Sehingga bupati atau kepala daerah tidak terlalu dipusingkan. Jadi bupati atau kepala daerah bisa lebih banyak membangun relasi luar karena secara otomatis manajemen pemerintah sudah berjalan normal.(Nita Rahayu)