Eks Mentan SYL Ajukan Perlindungan, Jawaban LPSK Soal Kasus Syahrul Yasin Limpo

Pengajuan permohonan perlindungan ini bersifat sukarela atau atas keinginan korban dan saksi, yang dalam hal ini dapat diwakili tim penasihat hukum, keluarga, dan aparat penegak hukum.

"LPSK terbuka menerima permohonan dari siapapun karena semua masyarakat berhak atas perlindungan. Sepanjang subjek hukumnya adalah saksi, korban, saksi ahli, saksi pelaku," tuturnya.

KPK cekal Syahrul Yasin Limpo cs

Syahrul Yasin Limpo dan sejumlah pejabat dicekal oleh KPK, buntut pengusutan kasus korupsi di Kementan

Setelah resmi mengundurkan diri dari kursi Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo kini berhadapan dengan tahapan proses hukum baru.

Terbaru KPK menguumumkan cekal terhadap semibilan orang yang diduga terkait dalam kasus tindak pidana korupsi.

Dari daftar sembilan orang tersebut ada nama bekas Mentan SYL.

Selain bekas Mentan SYL adapula nama petinggi pejabat di Kementan.

Diketahui Syahrul Yasin Limpo kini tak lagi menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Berdasarkan Keppres dari Presiden Jokowi, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas atau Plt Mentan.

Baca juga: Jokowi Sudah Tanda Tangan Pemberhentian Mentan SYL, Presiden Tak Mau Bertemu Syahrul Yasin Limpo?

"Dengan telah bergulirnya penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementan RI, maka sebagai bentuk back up dan support dalam memperlancar proses penyidikan tersebut, saat ini KPK telah ajukan 9 orang untuk dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (6/10/2023).

"Mereka adalah para tersangka dan pihak-pihak terkait lainnya dalam perkara tersebut," imbuhnya.

Ali mengatakan pengajuan cegah ini ditujukan pada Ditjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk 6 bulan pertama, sampai dengan April 2024.

Pencegahan pun dapat diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.