Pemkot Balikpapan Siap Bangun Flyover Rapak, Tunggu Rekomendasi Pemerintah Pusat dan Pemprov Kaltim

“Jika terminal angkutan barang ini terealisasi, maka tidak akan ada lagi kendaraan berat yang masuk kota,” kata Edo. Hal ini juga dilakukan di beberapa kota lain di Indonesia.

Kata Edo, Di Jawa misalnya, selain jalan trans antarprovinsi, yang dilalui oleh kendaraan berat tidak ada, semuanya masuk terminal. 

“Bali pun yang sebesar itu, juga masuk terminal,”katanya.  Dengan begitu potensi kecelakaan oleh kendaraan berat diminimalisir.

“Kendaraan berat yang masuk ke kota Balikpapan kan kadang over dimensi. Ini yang jadi bagian persoalan kita,” katanya.

DPRD Balikpapan Mempertanyakan

Terkait dengan usulan pembangunan underpass juga dipertanyakan Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan, Fadlianoor.

“Terakhir RDP dengan Bappeda saya sempat sampaikan terkait flyover kenapa tidak direncanakan untuk pembangunannya karena sudah ada DED (Detail Engineering Design (DED)-nya," kata Fadlianoor.

Sebagai informasi DED merupakan elemen penting dalam pembuatan sarana ini, karena di dalamnya termuat dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume serta biaya pekerjaan.

Namun, menurut Fadlianoor, jawaban dari Bappeda, arahan dari PUPR Pusat, itu dibuat underpass.

"Kalau untuk underpass ini untuk siapa sih? Buat kendaraan beratnya, atau buat apa sih? Karena kontur jalan di simpang 5 Muara Rapak itu tanjakannya luar biasa," ujar Fadlianoor.

Banyak faktor yang mesti dipertimbangkan kalau untuk membuat underpass.

Baca juga: Update Jumlah Korban Laka Maut Muara Rapak Balikpapan, Polda Kaltim Sebut Orang Tua Azka Tewas Rumor

“Seberapa dalam kita harus menggali, di situ juga ada pipa (bawah tanah) dan lain-lain,” katanya.

Arahan ini PUPR ini sangat ia disayangkan, karena seolah tak tahu kondisi simpang Muara Rapak terkait urgensi fasilitas yang dibutuhkan masyarakat di Muara Rapak.

"Cobalah kita berkolaborasi, orang pusat turun ke lapangan lihat lokasi kita, kontur kita itu seperti apa. Ini underpass atau flyover yang mau dipakai?,” katanya. 

Untuk pembangunan, menurutnya, anggaran bukan masalah.

“Artinya inikan uang rakyat kembali ke rakyat. Kita bisa pakai multiyears kok," tutur kader PDIP ini.

Terkait dukungan dari provinsi, Fadlianoor juga sudah berkoordinasi.

"Saya pernah berkoordinasi dengan 10 anggota DPRD Provinsi dapil Balikpapan, siap juga berkoordinasi dan berkolaborasi terkait anggaran, tinggal polanya diatur seperti apa," imbuh pria kelahiran tahun 1976 ini.

Dirinya juga mendukung terkait usulan Dihub tetang adanya Terminal barang di kawasan KM 13, tepatnya di jalan menuju Terminal Peti Kemas Kariangau.

Hal ini menurutnya juga terkait keamanan lalu lintas d Kota Balikpapan , termasuk di jalur lalu lintas di Simpang Muara Rapak sebagai akses keluar masuk kendaraan ke Balikpapan.

Menurutnya, pembuatan sarana terminal ini sangat besar peranannya untuk kepentingan masyarakat.

"Terminal itu penting sebenarnya, kalau anggaran itu tidak ada masalah, ini kan demi kepentingan masyarakat banyak," katanya disela-sela menjadi narasumber.

Apalagi lahan tersebut sudah menjadi milih Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Balikpapan.

Baca juga: Beredar Kabar Puluhan Korban Tewas Kecelakaan Maut Simpang Rapak. Dinkes Balikpapan Angkat Suara

Tak hanya itu, dengan adanya fasilitas terminal di tempat itu juga mampu menunjang perekonomian supir angkutan mobil kecil.

"Di sini juga rezeki terbuka, mobil besar nngak bisa masuk, maka rezeki buat mobil kecil kebuka buat yang nyuplai ke kota. Kalau saat inikan langsung masuk dengan segala muatannya," tuturnya.

Kontrol terhadap kendaraan berat juga menjadi lebih baik.

“Kendaraan berat dari luar daerah  masuk Balikpapan, kadang tak kuat menanjak di jalanan Balikpapan, karena kelebihan muatan. Yang muatnya mungkin sebenarnya 18 ton dimuatin jadi 25 ton,” katanya.      

Persoalan-persoalan ini menurutnya, juga harus dimengerti  masyarakat dan tidak hanya menyalahkan Dishub yang saat ini sudah terbatas kewenangannya.

“Pemerintah kota bukan tak mau memikirkan masalah flypover atau underpas, itu sudah kita pikirkan.

Cumakan ada kendala-kendala dari pusat seperti tidak boleh memakai flyover harus underpass sementara kajian belum dibuat, orang pusat belum turun ke lapangan,” tegasnya.

Ia pun ingin berkolaborasi dengan Dishub dengan membuat kajian dan berkunjung lagi ke PUPR. “Kita akan konsultasi PUPR, seperti apa sih maunya? Mau dibawa ini Simpang Muara Rapak?,” ujarnya. 

Karena ini penting dalam rangka memyambut keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Menurutnya informasi dari Catatan Sipil, tahun depan bakal ada 500 hingga 1.000 orang yang masuk ke IKN.

“Kemungkinan mereka belum tinggal di IKN, tapi bisa jadi di Balikpapan karena fasilitas di kita sudah lengkap.

Pasti jumlah kendaraan juga meningkat.

Sementara jalan kita tidak bertambah. Kalau pelebaran ada, tetapi penambahan jalan belum ada. Ini harus diantisipasi juga,” katanya.(ark/tar)

Baca berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News