Uni Eropa-UNESCO Gelar Senior Editors Forum, Dukung Liputan Berkualitas dan Keselamatan Jurnalis

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA – Uni Eropa bersama UNESCO menggelar Senior Editors Forum jelang Pemilu 2024. Kegiatan ini untuk mendukung liputan berkualitas dan keselamatan jurnalis.

Acara Senior Editors Forum berlangsung 16-17 Oktober 2023 dihadiri hampir 100 peserta membahas disinformasi, kebebasan editorial dan keamanan jurnalis jelang Pemilu 2024.

Senior Editors Forum dilaksanakan selama dua hari di Jakarta ini membahas berbagai tantangan yang muncul terkait peliputan Pemilu yang profesional, serta untuk mengidentifikasi solusi nyata yang bisa diterapkan di redaksi.

Lebih dari 60 redaktur senior dari seluruh Indonesia bergabung dengan rekan sejawat dari Agence France Presse (Prancis), Malaysia Kini (Malaysia) dan Rappler (Filipina), Voice TV (Thailand).

Hadir pula perwakilan META Indonesia serta Dewan Pers, Committee to Protect Journalists (CPJ), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI).

Valerie Julliand, Resident Coordinator PBB di Indonesia membuka forum ini dengan menekankan peran media dalam pemilu.

Baca juga: Jurnalis Ikuti Workshop Peliputan Jelang Pemilu 2024, KPU Kaltara Ingatkan Parpol Jangan ‘Vulgar’

“Melindungi kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi adalah kunci dalam Pemilu apa pun. Ketika informasi tersedia secara akurat dan luas, maka Pemilu dapat terjaga terus terbuka, adil, dan demokrasi pun tumbuh subur,” ungkapnya.

“Indonesia adalah mitra penting bagi Uni Eropa dan kami bersatu dalam memerangi disinformasi.

Kami memahami bahwa perjuangan ini tidak dapat dilakukan oleh satu negara atau satu aktor saja.

Persoalan perlu dihadapi melalui kerjasama, kegiatan berbagi pengetahuan, dan pengembangan strategi yang komprehensif untuk dapat terus melindungi kebebasan arus informasi yang akurat,” ujar Stéphane Mechati, Kuasa Usaha ad interim Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia.

Forum ini dimulai dengan diskusi di antara para analis politik, akademisi, organisasi masyarakat sipil, platform media sosial dan perwakilan media.

Membahas tren yang sedang mengemuka terkait pemanfaatan teknologi dan penyusunan narasi yang digunakan untuk menciptakan disinformasi, serta berbagai tantangan seputar sistem hukum.

Direktur Eksekutif PERLUDEM, Manajer Kebijakan Publik META Indonesia dan Pengasuh Podcast Reformasi Weekly, serta Asisten Profesor untuk topik Manajemen Kebijakan Publik dari Universitas Monash, menyoroti pentingnya literasi digital dan upaya edukasi bagi para pemilih.

Selain perlunya pendekatan kolaboratif untuk dapat melakukan monitoring, cek fakta dan kajian risiko secara bersama-sama.

Terkait hal tersebut, META Indonesia menggarisbawahi peran Koalisi Damai, yang terdiri dari 12 organisasi masyarakat sipil independen, yang dibentuk berkat dukungan UNESCO sebagai bagian dari program Social Media 4 Peace yang didanai oleh Uni Eropa.

Baca juga: Dewan Pers-Polri Tandatangani PKS Perlindungan Kemerdekaan Pers, Minimalisir Kriminalisasi Wartawan