Kehilangan Pendapatan Rp1,6 Triliun, Kukar Tak Dilibatkan di IKN Nusantara, Sekda Curhat ke Tim BPK

Namun, sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut dari pemerintah pusat, apakah akan dikonversi atau dikompensasi.

Demikian juga dengan rekruitmen pejabat Otorita IKN, secara khusus untuk ASN Kukar tidak mendapatkan kuota prioritas.

Baca juga: Inilah Gambaran Sarana Transportasi di IKN Nusantara, Bus Listrik, Kereta Cepat hingga Taksi Terbang

Sehingga, pihaknya tidak dapat memberikan kontribusi lebih besar untuk megaproyek tersebut.

"Kami sangat siap mendukung. Tapi kami tidak pernah dilibatkan, baik oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Kaltim untuk sama-sama membahas pembangunan ini," ungkapnya.

Meski demikian, Pemkab Kukar tetap berkomitmen dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Ini dibuktikan dengan ketersediaan Kukar untuk diperiksa BPK RI selama 40 hari kerja.

Pada prinsipnya, kata Sunggono, Pemkab Kukar akan mendukung kegiatan BPK terkait dengan fungsi dan pengawasan.

Pihaknya juga akan menyiapkan data serta alat pendukung yang diperlukan selama proses pemeriksaan.

"Saya sudah menginstruksikan agar instansi yang menjadi lokus pemeriksaan dapat mendukung dan mempersiapkan segala kebutuhan BPK RI," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Rombongan BPK RI, Lucy Sumardi menjelaskan, akan ada sejumlah instansi yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Yakni, BPKAD, Bapenda, Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, BKSDM, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa organisasi perangkat daerah lainnya. 

"Kami membawa tim yang beranggotakan 21 orang, terbagi dalam empat kelompok. Ada yang bertugas selama 10 hari, 15 hari, 30 hari, dan 40 hari. Semua sesuai kebutuhan," pungkasnya.

Baca juga: Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Proyek Pembangunan IKN Nusantara, Benarkah Sudah 30 Persen?

Realisasi Pembangunan IKN Sudah 51,6 Persen

Sementara Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Badan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati TB mengungkapkan,  progres terkini pembangunan infrastruktur secara menyeluruh yang terbangun  telah mencapai 51,6 persen.

Pembangunan IKN diharapkan dapat segera selesai mengingat tahun 2024 penduduk mulai pindah pada tahap pertama ke ibu kota baru Indonesia ini.