Ibu Kota Nusantara

Lembaga Internasional PBB Sebut IKN Nusantara Laboratorium Hidup, 13 Badan Dukung Pembangunan IKN

Lembaga Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN Nusantara ) dengan berbagai ruang lingkupnya.

Editor: Sumarsono
IST/instagram/nyoman_nuarta
Penampakan desain Istana Kepresidenan di IKN Nusantara karya Nyoman Nuarta. Lembaga Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan berbagai ruang lingkupnya. 

Kemudian yang ketiga, IKN Nusantara akan berperan aktif dalam kampanye global dalam isu perubahan iklim.

Untuk mewujdukan hal tersebut, kata Bambang Susantono mantap menerima dukungan kuat dari lembaga-lembaga nasional dan internasional, termasuk beberapa badan PBB.

Dia menyampaikan apresiasinya pada 13 badan PBB yang telah menyatakan dukungan dalam pembangunan IKN Nusantara.

Adapun 13 lembaga yang dimaksud meliputi: ESCAP, FAO, ILO, IOM, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN Habitat, UNICEF, UNIDO, UNOPS, dan UN Women.

Baca juga: Pembangunan Istana Presiden di IKN Nusantara sudah 49,2 Persen, 4.650 Bilah Garuda Sudah Terpasang

"Lembaga-lembaga ini memandang IKN Nusantara sebagai laboratorium hidup yang memberi mereka peluang untuk menghasilkan pengetahuan baru dalam mengatasi tantangan global," ungkap Bambang Susantono.

Sebagai informasi, beberapa kerja sama yang telah berlangsung dengan PBB selama ini antara lain adalah dengan UNESCAP untuk menyiapkan Voluntary Local Review untuk SDG di IKN.

Kemudian UNDP untuk perencanaan kebijakan panduan hijau yang melibatkan masyarakat; UNEP untuk dukungan dalam penyiapan Locally-Determined Contribution untuk pencapaian target IKN netral karbon pada 2045; dan UNICEF untuk pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai kota ramah anak.

Baca juga: Otorita IKN Gandeng Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar Siapkan Pangan di IKN Nusantara

Sementara itu, 6th Spatial Planning Platform (SPP) Conference adalah konferensi internasional pertama yang diselenggarakan Otorita IKN dengan United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat); Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang; Kementerian ATR/BPN; dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.(ars)

Baca berita menarik Tribun Kaltara lainnya di Google News

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved