Berita Kaltara Terkini
Harga Rumput Laut Anjlok, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang: Itu Ikuti Mekanisme Pasar
Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mempertanyakan mengapa saat harga rumput laut naik tidak ada yang melakukan demo atau unjuk rasa.
Penulis: Edy Nugroho | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Persoalan anjloknya harga rumput laut, bahkan hingga ada aksi demo di Tarakan beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang.
Menurut Gubernur Kaltara, naik turunnya harga rumput laut terjadi karena mengikuti mekanisme pasar. Di saat keinginan pasar tinggi, maka harga otomotis akan naik. Begitu pun sebaliknya.
Zainal Paliwang sedikit mempertanyakan perihal aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu. Bukan berarti dia tidak setuju dengan adanya demo, namun dirinya pertanyakan tidak ada demo saat harga rumput laut dalam harga tinggi.
"Beberapa bulan harga rumput laut sampai Rp40 ribu, kenapa mereka tidak unjuk rasa waktu harga naik. Ini begitu turun unjuk rasa," kata Zainal Paliwang saat diwawancarai wartawan beberapa waktu lalu.
Baca juga: Petani Rumput Laut di Tarakan Keluhkan Harga Jual hingga Tengkulak, Ini Penjelasan Wali Kota Khairul
Ia mengatakan, para petani dan pelaku usaha rumput laut seyogianya bisa membangun komunikasi dengan pemerintah daerah.
"Kita komunikasikan lah, ada solusinya, ada cara cara yang baik, jangan setiap hal kecil unjuk rasa," jelas Zainal Paliwang
"Unjuk rasa boleh-boleh saja, itu hak menyampaikan aspirasi, sudah ada wadahnya, tapi lebih elok komunikasi. Waktu harga rumput laut Rp40 ribu, tidak ada unjuk rasa begini begini," ucap Zainal Paliwang.
Zainal Paliwang menjelaskan, masalah harga rumput laut merupakan mekanisme pasar. Pemerintah tidak bisa memaksakan untuk menaikkan atau menurunkan harga.
"Tidak bisa kita dari harga Rp10 ribu itu kami naikkan Rp40 ribu. Tidak mungkin. Jadi harga rumput laut merujuk ke pasar, bukan kami yang mengatur harga," jelas Zainal Paliwang.

Pemerintah daerah, imbuhnya, hanya menyiapkan apa yang disampaikan dan diinginkan petani. "Lebih ke memfasiliitasi mereka, tapi untuk mengatur harga tidak bisa," tandasnya.
(*)
Penulis: Edy Nugroho
Daerah Perbatasan RI-Malaysia Masih Terisolir, Pemprov Kaltara Dorong Penerapan Affirmative Policy |
![]() |
---|
Sekolah Unggulan Garuda Khusus Anak Berprestasi, Ditargetkan Tahun Depan Mulai Proses Pembangunan |
![]() |
---|
Pembangunan Sekolah Unggulan Garuda Nyaris Batal, Kini Kaltara jadi yang Pertama di Kalimantan |
![]() |
---|
Ketua DPRD Kaltara Setuju Ormas Dapat Dana Operasional, Achmad Djufrie: Asal Pengawasan Ketat |
![]() |
---|
Rehabilitasi Mangrove Kaltara jadi Rujukan Internasional, Sri Lanka Siap Terapkan di Negeri Sendiri |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.