Ketua DPRD Kaltara Setuju Ormas Dapat Dana Operasional, Achmad Djufrie: Asal Pengawasan Ketat

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie menyatakan sikap setuju tentang rencana pemberian dana operasional bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Sebelumnya, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang berjanji akan memberikan dana operasional kepada Ormas yang secara resmi telah terdaftar di Pemprov Kalimantan Utara dengan syarat masa aktif dan terdaftar secara legal minimal 2 tahun.

Rencana pemberian dana operasional tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan Ormas di Kaltara dalam menjaga stabilitas daerah.

Meski setuju dengan langkah Gubernur, Ketua DPRD Kaltara menilai pemberian dana operasional terhadap Ormas harus mendapat pengawasan ketat.

Menurut Achmad Djufrie, kebijakan pemerintah terkait dukungan kepada Ormas memang sudah tepat, namun harus dibarengi dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

"Saya setuju dengan kebijakan yang berkaitan dengan ormas, karena ini juga menggunakan anggaran APBD. Jadi pemerintah harus melakukan pengawasan yang lebih bagus," ujar Achmad Djufrie, Kamis (28/8/2025).
 
Politikus Gerindra ini mengimbau kepada setiap Ormas agar wajib memberikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Nantinya ini menjadi dasar dalam pemberian reward.

Baca juga: Pemprov Kaltara Luncurkan Aplikasi Khusus Ormas, Gubernur Janjikan Dana untuk Organisasi yang Aktif

"Kalau teman-teman di Ormas punya laporan yang baik dan sesuai ketentuan, maka kita bisa berikan bantuan lebih besar. Tapi kalau tidak sesuai aturan, ya tentu harus ada evaluasi, jelas Achmad Djufrie.
 
Tokoh yang juga menjabat Ketua DPC Gerindra Bulungan ini meminta agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara untuk bekerja lebih maksimal dalam melakukan pengawasan.

Pasalnya, jumlah Ormas di Kaltara sangat banyak, bahkan mencapai ratusan.

"Kesbangpol harus kerja yang benar, jangan hanya bisa mengajukan anggaran untuk operasional Ormas, tapi pengawasan kurang. Itu yang harus diperbaiki," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, Achmad Djufrie juga menambahkan bahwa regulasi mengenai ormas di Kaltara sejatinya sudah jelas dengan adanya peraturan daerah. Namun, implementasi pengawasan di lapangan masih perlu diperkuat agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran.

"Aturannya dan regulasi yang berjalan sudah baku, hanya saja memang pengawasannya yang harus diperketat," pungkasnya.
 
(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu