Berita Kaltara Terkini

Kantor Gubernur Kaltara jadi Sasaran Unjuk Rasa Puluhan Buruh, Diwarnai Aksi Bakar Ban

Puluhan buruh mengajukan 5 tuntutan saat unjuk rasa yang diwarnai aksi bakar ban di depan Kantor Gubernur Kaltara.

Penulis: Edy Nugroho | Editor: Cornel Dimas Satrio
TribunKaltara.com/Edy Nugroho
AJUKAN 5 TUNTUTAN - Aksi unjuk rasa puluhan buruh di depan Kantor Gubernur Kaltara, Jl Kolonel Soetadji, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Kamis (28/08/2025). Para buruh menyampaikan 5 tuntutan utama. (TribunKaltara.com/Edy Nugroho) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Puluhan masa dari asosiasi buruh dan partai buruh Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (28/8/2025).

Kawasan Kantor Gubernur Kaltara di Jalan Kolonel Soetadji Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara menjadi sasaran aksi solidaritas nasional para buruh.

Aksi demo yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu sempat diwarnai dengan pembakaran ban di tengah jalan. Sehingga menimbulkan gumpalan asap di sekitar lokasi.

Di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polresta Bulungan, massa buruh menyuarakan lima tuntutan utama. 

Pertama, meminta penghapusan sistem outsourcing.

Kedua, menolak upah murah.

Ketiga, mendorong pembentukan Satgas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Keempat, reformasi pajak perburuhan.

Kelima, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan dan Perampasan Aset.

Baca juga: Puluhan Ribu Buruh Bakal Gelar Aksi Serentak 28 Agustus 2025, Serikat di Kaltara Tunggu Instruksi

Para buruh juga menuntut agar merevisi UU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029, serta realisasi Perda Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan penyusunan RTKD Kaltara yang berkeadilan.

Ketua Exco Partai Buruh Kaltara, Joko Supriyadi, menegaskan tuntutan tersebut bukan sekadar aspirasi spontan, melainkan hasil kesepakatan bersama buruh di tingkat nasional.

Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar buruh.

"Salah satu yang tidak kalah penting adalah perumahan untuk kaum buruh agar mereka bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, kami mendorong adanya koperasi buruh dan sekolah-sekolah buruh, supaya buruh memahami hak dan kewajiban mereka," ujar Joko.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan aspirasi yang telah disampaikan.

Menurutnya, buruh siap menggelar aksi lanjutan jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved