Berita Kaltara Terkini
Kantor Gubernur Kaltara jadi Sasaran Unjuk Rasa Puluhan Buruh, Diwarnai Aksi Bakar Ban
Puluhan buruh mengajukan 5 tuntutan saat unjuk rasa yang diwarnai aksi bakar ban di depan Kantor Gubernur Kaltara.
Penulis: Edy Nugroho | Editor: Cornel Dimas Satrio
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Puluhan masa dari asosiasi buruh dan partai buruh Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (28/8/2025).
Kawasan Kantor Gubernur Kaltara di Jalan Kolonel Soetadji Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara menjadi sasaran aksi solidaritas nasional para buruh.
Aksi demo yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu sempat diwarnai dengan pembakaran ban di tengah jalan. Sehingga menimbulkan gumpalan asap di sekitar lokasi.
Di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polresta Bulungan, massa buruh menyuarakan lima tuntutan utama.
Pertama, meminta penghapusan sistem outsourcing.
Kedua, menolak upah murah.
Ketiga, mendorong pembentukan Satgas pemutusan hubungan kerja (PHK).
Keempat, reformasi pajak perburuhan.
Kelima, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan dan Perampasan Aset.
Baca juga: Puluhan Ribu Buruh Bakal Gelar Aksi Serentak 28 Agustus 2025, Serikat di Kaltara Tunggu Instruksi
Para buruh juga menuntut agar merevisi UU Pemilu untuk redesain sistem Pemilu 2029, serta realisasi Perda Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan penyusunan RTKD Kaltara yang berkeadilan.
Ketua Exco Partai Buruh Kaltara, Joko Supriyadi, menegaskan tuntutan tersebut bukan sekadar aspirasi spontan, melainkan hasil kesepakatan bersama buruh di tingkat nasional.
Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar buruh.
"Salah satu yang tidak kalah penting adalah perumahan untuk kaum buruh agar mereka bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Selain itu, kami mendorong adanya koperasi buruh dan sekolah-sekolah buruh, supaya buruh memahami hak dan kewajiban mereka," ujar Joko.
Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan aspirasi yang telah disampaikan.
Menurutnya, buruh siap menggelar aksi lanjutan jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah.
Pemprov Kaltara Luncurkan Aplikasi Khusus Ormas, Gubernur Janjikan Dana untuk Organisasi yang Aktif |
![]() |
---|
Beri Perlindungan Hutan, FWI Gelar Diskusi Publik Seka dan Luncurkan Sistem Informasi Kaltara |
![]() |
---|
Kaltara Ikuti Penilaian KKS Tingkat Provinsi Terbaik, Siap Tuju Penilaian Swasti Saba Oleh Kemenkes |
![]() |
---|
DKISP Kaltara Pastikan Proses Seleksi KPID Transparan dan Independen: Berikut Link Pendaftarannya |
![]() |
---|
Komisioner Komisi Informasi Kaltara Tekankan Transparansi di Proses Seleksi Calon Anggota KPID |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.