Petani di PPU Hadapi Banyak Kendala, Jepang Pelajari Investasi Proyek Food Estate di IKN Nusantara

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik terus akan mendukung Kecamatan Babulu, Kabupaten PPU menjadi lumbung pangan di Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitarnya Kaltim.

Baca juga: Lembaga Internasional PBB Sebut IKN Nusantara Laboratorium Hidup, 13 Badan Dukung Pembangunan IKN

Menurutnya, Babulu berpotensi menjadi lumbung pangan, karena memiliki luasan lahan pertanian produktif yang memadai, yakni sekitar 9 ribu hektare.

Namun berdasarkan keluhan para petani, masih hadapi banyak kendala yang menghambat produktivitas pertanian.

Akmal Malik menyatakan serius mendukung Babulu jadi sentra pangan di Kaltim.

Persoalan yang dihadapi para petani akan segera dibahas dan dirumuskan solusinya.

Bentuk keseriusan lain dari pemerintah provinsi yakni dengan memberikan bantuan alat dan mesin pertanian.

Berupa mesin pompa air sebanyak 140 unit, alat panen atau mesin combain sebanyak 8 unit, serta pestisida, dan lainnya.

Total anggaran yang digelontorkan provinsi untuk semua bantuan tersebut, yakni sebanyak Rp5,5 miliar.

Baca juga: Jokowi Batasi Investasi Asing Masuk IKN Nusantara, Berikut Investor dari Luar Negeri yang Berminat

Jepang Pelajari Investasi Food Estate

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, menyebut investor Jepang tengah mempelajari proyek lumbung pangan atau Food Estate di Ibu Kota Nusantara.

“Kita ajak perusahaan Jepang. Ada dua yang sedang mempelajari, satu Group Salim dan yang dari Jepang Grup Sumitomo,” kata Basuki Hadimuljono saat ditemui di Tokyo, Jumat (10/11/2023) lalu.

Lumbung pangan tersebut berlokasi di Kalimantan Tengah dengan lahan yang sudah dibuka seluas 43.000 hektare.

“Itu enggak kecil, butuh investasi dan teknologi. Nantinya itu bisa suplai makanan ke IKN Nusantara, ‘kan lebih dekat daripada dari Jawa,” katanya.

Baca juga: Kolaborasi PLN dan Otorita IKN Siapkan Green National Capital City di IKN Nusantara

Pernyataan itu disampaikan setelah Basuki Hadimuljono bertemu dengan sejumlah pebisnis yang difasilitasi oleh Asosiasi Jepang-Indonesia (Japinda) untuk menawarkan berbagai investasi di Ibu Kota Nusantara.

“Tinggal bawa uang dan teknologi Anda, kami sudah siapkan lahannya,” ujarnya di hadapan para pebisnis Jepang.

Dia menuturkan investasi dari pihak swasta, termasuk dari luar negeri, dibutuhkan karena porsi pembiayaan pembangunan IKN dari pemerintah hanya 20-30 persen.

Sisanya dari swasta, baik itu dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) atau pun public-private partnership (PPP).(taa/ant)