APBD Bulungan 2024 Disetujui Rp 1,9 Triliun, Prioritaskan Infrastruktur, Pendidikan hingga Kesehatan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Sidang rapat paripurna ke 8 persidangan III Tahun 2023 selesai dilaksanakan, Rabu (15/11/ 2023) di gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, Kalimantan Utara.

Sidang rapat paripurna ini dihadiri oleh beberapa perwakilan fraksi Nurani Amanat Bintang Bangkit Indonesia dari DPRD Kabupaten Bulungan, diantaranya Gerakan Indonesia Raya Merdeka (GERINDRA), Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia (PDIP), Hati Nurani Rakyat (HANURA), Golongan Karya (GOLKAR), Nasional Demokrat (NASDEM) dan Demokrasi Rakyat (Demokrat).

Sidang rapat paripurna ini membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulungan tahun 2024 mendatang dan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Bulungan tahun 2023.

Pemaparan pendapat akhir fraksi dan anggota dewan juga telah disampaikan, dari hasil pemaparan tersebut diperoleh bahwa seluruh perwakilan fraksi dan dewan menyetujui RAPERDA 2023 dan APBD 2024 yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Daerah Kabupaten Bulungan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.

Baca juga: Pemkab Nunukan Ajukan Dua Raperda, Berikut Penjelasan Wakil Bupati Hanafiah

"Alhamdulillah dengan persetujuan anggota dewan, APBD Kabupaten Bulungan ditetapkan pada angka 1,9 Triliun dimana angka tersebut naik dari tahun sebelumnya 1,48 Triliun" beber Bupati Bulungan, Syarwani, kepada TribunKaltara.com, Rabu (15/11/2023).

"Yang saya apresiasi ini merupakan langkah cepat, karena kalau kita mengikuti kalender diberi deadline lambat Bulan Desember dan ini kita bulan November sudah selesai," lanjut Syarwani.

Syarwani juga mengatakan bahwa pembangunan insfrastruktur yang menghubungkan antara desa menuju kecamatan dan kecamatan menuju ibu kota, penerangan jalan dan juga air minum akan tetap menjadi atensi, begitu juga dengan kesehatan dan juga pendidikan di wilayah Kabupaten Bulungan akan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, namun hal tersebut akan tetap disesuaikan dengan kekuatan pemerintah daerah.

"Pada tahun 2023 ini pemerindah daerah juga melakukan perbaikan di taman kota khususnya di sepanjang sungai kayan dan menghadirkan space bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah agar tidak mengganggu bahu jalan," ungkap Syarwani.

Oleh karenya dalam putusan tersebut juga membahas tentang perubahan Badan Usaha Bulungan Berdikari menjadi PT Bulungan Persada Mandiri adalah upaya pemerintah untuk mendorong peran sektor-sektor swasta ikut serta dalam pembangunan daerah.

"Namun kewenangan tetap berada di pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan," ungkap Syarwani.

Pendapat serupa mengenai persetujuan APBD juga dilontarkan oleh Kilat Bilung selaku Ketua DPRD Kabupaten bulungan " Keluhan-keluhan masyarakat terkait akses jalan yang telah disampaikan oleh teman-teman fraksi akan diprioritaskan, hal ini berkaitan dengan infrastruktur,".

Namun selain infrastruktur Ketua DPRD Bulungan juga menyampaikan bahwa keluhan terhadap sektor pertanian, kesehatan dan juga pendidikan akan menjadi prioritas.

"Keluhan-keluhan dalam bidang pertanian oleh para petani, seperti sarana prasarana dan juga subsidi pupuk akan kami prioritaskan," tutup Kilat Bilung

(*)

Penulis: Desi Kartika Ayu Nuryana