Bawaslu Nunukan Sebut Anggaran Pilkada 2024 Disetujui Pemda Rp13,8 Miliar: Selisih Jauh dari Usulan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bawaslu Nunukan sebut anggaran Pilkada 2024 disetujui oleh pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp13,8 miliar.

Ketua Bawaslu Nunukan Mochammad Yusran jumlah anggaran Pilkada 2024 yang disetujui oleh Pemda lebih kecil dibanding yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp16.417.525.000.

"Berita acara persetujuan dana hibah Pilkada 2024 sudah ditandatangani sebesar Rp13,8 miliar. Selisih jauh dari yang kami usulkan sebelumnya," kata Mochammad Yusran kepada TribunKaltara.com, Rabu (15/11/2023), pukul 14.35 Wita.

Menurutnya, dari Rp13,8 miliar dana hibah tersebut, 80 persen diantaranya akan disalurkan sebagai honor tenaga pengawas ad hoc di 21 kecamatan, 232 desa, dan 8 kelurahan.

Baca juga: Pengecekan Gudang Logistik Pemilu 2024 di Nunukan, Kapolda Kaltara Minta Tingkatkan Keamanan

"80 persen itu termasuk honor untuk ratusan pengawas TPS. Kalau bicara honor pengawas ad hoc tidak bisa diubah atau dirasionalisasi karena sudah ditetapkan Kemenkeu dalam standar biaya masukan (SBM)," ucapnya.

Lanjut Yusran,"Berbeda dengan operasional yang dapat menyesuaikan kemampuan anggaran," tambahnya.

Selain itu, Yusran menyampaikan bahwa seharusnya sesuai arahan Mendagri RI penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) paling lambat 10 November 2023.

"Ada perbedaan skema pencairan yang ditawarkan Pemda dengan yang diarahkan oleh Mendagri. Kalau arahan Mendagri 40 persen anggaran dicairkan tahun ini dan 60 persen dicairkan Januari 2024. Kalau Pemda siapkan Rp1 miliar di tahun ini. Itupun dibagi ke KPU dan Bawaslu," ungkapnya.

Penulis: Febrianus Felis