Tuntut Upah Minimum Provinsi 2024 Naik 15 Persen, 5 Juta Buruh Ancam Mogok, Catat Tanggal Aksinya!

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Sebanyak 5 juta buruh mengancam akan melakukan aksi mogok kerja nasional, menuntut pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2024 sebesar 15 persen.

"(Aksi mocok kerja) akan diikuti 5 juta buruh prediksi kami, karena akan diikuti 100 ribu perusahaan di seluruh Indonesia," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) Said Iqbal, Minggu (19/11/2023).

Said Iqbal menyatakan, mogok kerja dilakukan untuk melumpuhkan perekonomian dan roda bisnis perusahaan.

Sehingga, perusahaan dan pemerintah diharapkan dapat menyerap aspirasi buruh dalam kenaikan UMP.

"Bukan untuk menghancurkan, itu salah. Di Amerika itu mogok kerja (dilakukan) di Jerman mogok, di semua belahan dunia mogok.

Cuma di Brasil (tidak mogok) karena presidennya partai buruh, UMP bisa naik 13 persen," jelasnya.

Said Iqbal menyebut kepastian waktu mogok kerja belum dapat dibeberkan ke publik.

Baca juga: Upah tak Sesuai UMK, Ribuan Buruh Sawit PT SIL-SIP di Desa Sebakis Demo dan Ancam Mogok Kerja

Namun aksi damai itu bakal dilakukan dua hari dalam rentang waktu 30 November sampai 13 Desember 2023. 

"Kalau kita beritahu dari sekarang pengusaha akan menekan buruh, nanti dia (pengusaha) akan meminta ganti hari kerja, gagal (aksi mogok kerja)," jelasnya. 

Selain itu, Said Iqbal menegaskan mogok kerja dilakukan sesuai dengan amanat konstitusi.

Ia berpegang pada UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Sebelumnya, para pekerja atau buruh meminta kenaikan UMP sebesar 15 persen.

Di Jakarta mereka meminta UMP menjadi Rp 5,6 juta dari sebelumnya Rp 4,9 juta.

Kelompok buruh juga ingin agar pemerintah menetapkan adanya kenaikan upah sektoral dengan besaran minimal 5 persen dari kenaikan UMP.

Di sisi lain pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta menginginkan kenaikan UMP berkisar 3-4 persen.

Karena kenaikan UMP dihitung berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang diusulkan oleh Apindo 0,1-0,3.

Usulan dari Disnakertrans yang mewakili pemerintah DKI juga hampir sama dengan Apindo yaitu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, dan dikalikan indeks tertentu.

Baca juga: UMP Kaltara 2024 Diproyeksikan Naik, Pekerja Berharap Besarannya Disesuaikan dengan Beban Kerja 

Sementara itu Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan sinyal kenaikan UMP 2024 akan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 yang menjadi acuan pemerintah pusat, dengan penggunaan alfa 0,3.

"Angkanya sesuai (alfa) 0,3. Nanti (ada) keputusan gubernur," ujar Heru Budi Hartono di Jakarta, Minggu(19/11). 

Ia pun mengaku tak akan mengeluarkan diskresi yang pernah dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Diskresi itu terkait besaran UMP DKI Jakarta tahun 2022 yang melebihi acuan pemerintah pusat.

Sehingga, kemungkinan besar nilai kenaikan UMP tahun 2024 di Jakarta tak sesuai harapan kelompok buruh yang menginginkan kenaikan mencapai 15 persen. 

Baca juga: Daftar Upah Minimum Provinsi di Indonesia, Bandingkan UMP di Kalimantan, Tertinggi hingga Terendah

"Enggak (keluarkan diskresi). Tahun lalu inisiasi dari Jakarta. Sekarang sudah difasilitasi di PP, ya kita ikutin PP," tuturnya.

Diketahui, Pemprov DKI merekomendasikan UMP 2024 sebesar Rp5.067.381.

Nominal ini bertambah Rp165.583 atau 3,378 persen dari UMP 2023 sebesar Rp4.901.798. (tribun network/ibr/dod)