Inilah Nama 5 Tersangka dan Perannya dalam OTT KPK di Kaltim, Proyek Jalan di Paser Rp50.8 Miliar

Turut diamankan uang tunai sejumlah sekira Rp525 juta sebagai sisa dari nilai Rp1,4 miliar yang diberikan kepada pelaku.

Manipulasi e-Katalog

Lebih lanjut Tanak menjelaskan, sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), BBPJN Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur.

Lingkup wilayah kerja BBPJN Kaltim di antaranya Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Di tahun 2023, sesuai dengan e-Katalog dianggarkan dana yang bersumber dari APBN untuk pengadaan jalan nasional wilayah I di Kalimantan Timur.

Di antaranya peningkatan jalan Simpang Batu-Laburan dengan nilai Rp49,7 miliar dan preservasi jalan Kerang-Lolo-Kuaro dengan nilai Rp1,1 miliar," ungkap Johanis.

Untuk kedua proyek tersebut, kata Johanis, RF saat proyek itu dilakukan menjabat Kepala Satuan Kerja BBPJN Kalimantan Timur tipe B, dan RS ditunjuk selaku PPK.

Agar dapat dimenangkan dalam proyek tersebut, Johanis menyebut, NM, ANR, dan HS melakukan pendekatan termasuk komunikasi yang rutin kepada RS dengan janji dan kesepakatan adanya pemberian sejumlah uang.

Atas tawaran tersebut, RS menyampaikan pada RF, dan RF menyetujui kesepakatan tersebut. Lalu RF memerintahkan RS untuk memenangkan perusahaan NM, ANR, dan HS di antaranya dengan memodifikasi dan memanipulasi beberapa item yang ada di aplikasi e-katalog LKPP. "Untuk besaran pembagian uang, RF mendapatkan 7 persen dan RS mendapatkan 3 persen sesuai dengan nilai proyek," kata Johanis.

Sekira Mei 2023, lanjut Johanis, NM, ANR, dan HS memulai pemberian uang secara bertahap bertempat di kantor BBPJN Wilayah 1 Kaltim, hingga mencapai sejumlah sekira Rp1,4 miliar dan digunakan di antaranya untuk acara Nusantara Sail 2023.

Baca juga: Paser dan IKN Dekat, Pj Gubernur Kaltim Pastikan OTT KPK tak Terkait Proyek di Ibu Kota Negara

Sebagai informasi, Nusantara Sail 2023 adalah acara yang diinisiasi Kementerian PUPR untuk persembahan IKN Nusantara dan sebagai awal pembangunan ibu kota yang berfokus pada maritim dengan tujuan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

Acara yang dibuka pada 9 September 2023 itu menjadi simbolis perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Nusantara Sail 2023 diikuti kapal layar asing dari 5 negara termasuk Indonesia, yakni Malaysia, Afrika Selatan, Norwegia, dan Australia. Para pelaut yang berpartisipasi berasal dari 7 negara, Indonesia, Jerman, Amerika, Afrika Selatan, Norwegia, Australia, dan Filipina.

KPK tidak menjelaskan berapa banyak uang yang digunakan untuk acara Nusantara Sail 2023. Namun, dari total suap Rp 1,4 miliar, KPK berhasil menyita uang tunai Rp 525 juta saat OTT. "Temuan uang dimaksud menjadi bukti permulaan awal untuk pengembangan lebih lanjut," tandas Johanis.

Untuk kepentingan dan kebutuhan penyidikan, penyidik melakukan penahanan para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung mulai 24 November 2023 sampai dengan 13 Desember 2023 di Rutan KPK.