Kajian Relokasi Tahap II Mentarang Hulu Malinau, Fomma Minta Pengurus Adat Data Lahan Sesuai Hak

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Kajian lanjutan rencana relokasi dan lahan terdampak pembangunan PLTA Mentarang masih berproses pada pendataan dan pemetaan wilayah terdampak.

Sebelumnya rencana pemetaan wilayah terdampak awal 2024 ini mencakupi wilayah Adat Pa' Kinayeh dan sejumlah area di Kecamatan Mentarang Hulu.

Sekretaris Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMa) Kayan Mentarang, Paul Belapang meminta agar pengurus adat mengawal pemetaan daerah terdampak.

Pemetaan wilayah terdampak di area tersebut melibatkan peran tetua dan pengurus adat setempat.

Baca juga: Pengendalian Mutu Pelayanan Publik, Wakil Bupati Malinau Sebut Pengawasan Dilakukan Setiap Saat

"Masyarakat, pengurus adat agar benar-benar memberikan informasi yang valid terkait kepemilikan lahan. Ini penting guna kepastian hukum bagi warga terdampak," katanya dalam forum sosialisasi bersama Prakarsa PLTA Mentarang.

Sementara ini Kajian LARAP Fase II sementara dirampungkan untuk wilayah terdampak kecamatan Mentarang Hulu.

Rencananya relokasi lanjutan akan dilaksanakan untuk sejumlah permukiman di Kecamatan Sungai Tubu dan Mentarang.

Peran pengurus adat penting untuk memverifikasi pihak-pigak yang berhak atas kompensasi dan ganti kerugian lahan terdampak.

Baca juga: Inspektorat Malinau akan Tetapkan 10 Proyek Strategis Tahun Ini, Sampel Program Anti Korupsi

"Agar dilaporkan betul-betul sesuai dengan data. Mereka yang menerima kompensasi nantinya adalah orang yang benar-benar memiliki hak atas lahan tersebut," katanya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri