Dilaksanakan Transparan, Sekprov Kaltara Minta Bijak Tentukan Prioritas Pengadaan Barang dan Jasa

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Suriansyah, meminta kepada para pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk bijak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa, diharapkan dapat dilaksanakan secara transparan dan berkualitas.

“Terkait dengan penyelenggaraan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikoordinir oleh rekan-rekan biro barang dan jasa, saya mengharapkan kepada Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), termasuk rekan pengikut, agar segera memasukkan pada SiRUP kita,” imbaunya.

Dikatakan Sekprov Kaltara, kegiatan yang tidak terdata di SiRUP berpotensi menimbulkan masalah jika terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak transparan. Karena itu, diperlukan konsultasi lebih dulu agar semua kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Kaltara Selasa 30 Januari 2024: Bulungan Cerah Berawan, Malinau Diselimut Kabut

Dalam kesempatan memberikan arahan pada apel Senin (29/01/2024), Suriansyah juga mengingatkan agar seluruh jajaran pemprov menyiapkan segala keperluan audit pendahulan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Kaltara yang kemungkinan akan dilaksanakan pada awal Februari.

“Oleh karena itu, saya mengajak PA, KPA, PPKom akses keuangan agar audit pendahulan berjalan dengan tertib, untuk rekan-rekan yang sudah pindah ke kantor baru agar memastikan dokumen tidak tercecer karena bukan alasan ketika audit dilaksanakan,” kata Suriansyah lagi.

Mewakili Gubernur Zainal A Paliwang, Sekprov memimpin apel rutin di lingkungan Pemprov Kaltara bertempat di Lapangan Agathis, Senin (29/01/2024).

Suriansyah menekankan, kehadiran dalam apel menjadi ukuran tiap individu di lingkungan pemprov dalam berorganisasi ketika memutuskan masuk ke dalam korps pemerintahan.

“Ketika bergabung ke dalam korps pemerintah, kita sudah berkomitmen mentaati semua ketentuan yang berlaku termasuk apel pagi yang sudah menjadi peraturan Gubernur Kaltara, dengan itu kami imbau agar tiap pimpinan mengingatkan pada jajarannya,” tegasnya.

Baca juga: 13 Istri Polisi Maju Jadi Caleg di Kaltara, Kapolda Daniel Adityajaya: Netralitas Polri Harga Mati

Sekprov berpesan agar seluruh pimpinan OPD agar dapat menentukan prioritas untuk dihadiri, terutama ketika ada arahan langsung dari pimpinan.

“Jika memungkinan serahkan dan dialihkan kepada pimpinan di bawahnya. Prioritas kan ketika mendapatkan arahan langsung dari bapak gubernur dan wakil gubernur,” imbuhnya. (*)

Penulis: Edy Nugroho