Tujuh Tower di Malinau Terkendala Listrik, Dewan Kembali Ajukan Rencana Penyediaan BBM

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Pengadaan Bahan Bakar Minyak atau BBM kembali diajukan untuk dialokasikan pasa tahun 2025 mendatang.

Data DPRD Malinau, 7 titik BTS ( base transceiver station ) atau tower telekomunikasi tersebut merupakan di bawah kewenangan Pemkab Malinau melalui Dinas Kominfo.

Usulan ini sebelumnya telah disampaikan pada RKPD rancangan tahun 2023 lalu.

Ketua DPRD Malinau, Ping Ding menerangkan permintaan ini merupakan hasil dari identifikasi anggota DPRD di lapangan.

Baca juga: Harga Beras Naik 2,92 Persen Secara Nasional, Waspadai Imbas Kenaikan di Malinau, Rp14.380 Per Kg

"Jumlahnya ada 7 titik tower telekomunikasi yang tidak beroperasi hingga saat ini. Karena kendala listrik.

Penyediaan BBM berkesinambungan diperlukan untuk pembangkit tenaga diesel," ungkapnya dalam konsultasi publik RKPD Malinau, Senin (19/2/2024).

Meski demikian, pengadaan atau penyediaan BBM bukan hal mudah. Sebab pengadaan BBM untuk diesel Tower BTS cukup menguras APBD.

Dari 7 titik, Dewan mengajukan satu titik di Desa Long Sule dan Pipa untuk difasilitasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS.

"Di Sule Pipa kita faham terkait efisiensi biaya. Kami juga mengusulkan untuk difasilitasi pengadaan PLTS agar berkelanjutan," katanya.

Baca juga: Cerita Polisi Malinau Kawal Logistik Pemilu di Desa Long Titi, 22 Jam Jalan Kaki Lewati Sungai 

Usulan tersebut akan diajukan dalam bentuk pokok-pokok pikiran untuk diusulkan menjadi program 2025 mendatang.

(*)

Penulis : Mohammad Supri