Dikerjakan Tahun Ini, Penanganan Jalan Lingkar Krayan Nunukan Gunakan Dua Sumber Anggaran

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Pembangunan Jalan Lingkar Krayan yang kerap dikeluhkan, karena kondisinya rusak parah, tahun ini bakal dikerjakan.

Proyek ini tidak hanya vital untuk konektivitas antardaerah, tetapi sebagai simbol kemajuan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah perbatasan negara.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman ( PUPR-Perkim ) Kaltara Helmi mengatakan, pengerjaan peningkatan jalan Lingkar Krayan mulai berjalan.

Dengan dua sumber anggaran utama, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Baca juga: PT Adaro Minerals Buka Lowongan Kerja, Penampatan di Kaltara, Simak Syarat dan Cara Mendaftarnya

Pemerintah berupaya memastikan, proyek ini tidak hanya memenuhi standar kualitas.

Tetapi juga selesai tepat waktu.

“Jalan menuju perbatasan yang ditangani oleh APBN dan jalan yang ada di perbatasan dibiayai dari DAK tahun ini. Keduanya mendapatkan perhatian yang sama dalam hal pemeliharaan dan peningkatan,” ungkap Helmi.

Untuk tahun ini, salah satu link yang didanai melalui DAK yakni penanganan Lembudud dan Long Layu.

DAK telah mengalokasikan Rp 5 miliar untuk peningkatan ruas ini.

"Untuk yang DAK itu, tahun ini Rp 5 miliar untuk Lembudut-Long Layu, kemudian Rp 5 milir untuk Long Layu-Binuang. Kemudian ada juga dari Inpres Jalan Daerah, itu sekitar Rp 10 miliar," jelasnya.

Selain itu, ada masukan dana investasi dalam daerah yang diusulkan, dengan total anggaran sekitar Rp 30 miliar.

“Dana ini akan digunakan untuk peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur. Termasuk penggantian jembatan yang menjadi bagian penting dari proyek ini,” imbuhnya.

Pada ruas jalan lingkar ini, ada pula yang dikerjakan langsung oleh pusat, melalui Satker Jalan Perbatasan Kementerian PUPR RI.
 
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan atensi atau perhatian terhadap penanganan sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan, utama jalan perbatasan di provinsi ke-34 di Indonesia ini.

Anggota DPRD Kaltara, Marli Kamis mengatakan, untuk penanganan jalan di wilayah perbatasan negara Indonesia-Malaysia ini sudah ada disikapi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kaltara tahun 2023.

"Tapi itu baru untuk penanganan di antara Krayan Barat dan Krayan Selatan. Itu sekitar dua jam perjalanan dengan jarak tempuh kurang lebih 43 kilometer," ujar Marli.