Ganjar Sentil Prabowo soal Pernyataan Pihak Pengganggu Pemerintahan: Yang di Dalam Malah Ganggu!

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA - Mantan Capres Ganjar Pranowo sentil Presiden terilih Prabowo Subianto soal pernyataan pihak pengganggu pemerintahan, yang di dalam malah ikut ganggu!

Kader PDI Perjuangan ( PDIP ) ini turut angkat bicara soal pernyataan Prabowo Subianto soal pihak luar yang dianggap akan mengganggu jalannya pemerintahan.

Sebaliknya Ganjar justru mengingatkan Prabowo bahwa pihak dalam yang turut bekerja sama bisa saja menjadi pengganggu pemerintahan.

"Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu, lho, saya ingetin lho ya," kata Ganjar ketika ditanya wartawan usai bertemu relawan pendukung di kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (10/5) sore.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini pun menjelaskan pihak yang justru mengganggu jalannya pemerintahan dari dalam.

Dia mencontohkan bagaimana pihak itu justru terlibat kasus korupsi, padahal pemerintahan ingin berjalan secara bersih.

Baca juga: Presiden Terpilih Prabowo Warning Pihak-pihak yang Tidak Mau Diajak Kerja Sama: Jangan Mengganggu!

"Jangan sampai kemudian, yang di dalam malah mengganggu, umpama, kita ingin menciptakan pemerintahan bersih, tapi korupsi di dalam, itu mengganggu," ujarnya.

Ganjar kembali mengingatkan Prabowo, tak menutup kemungkinan bahwa pihak yang berada di luar justru banyak berkontribusi membantu pemerintahan berjalan baik.

"Yang di luar jangan jangan malah membantu, karena mengingatkan yang baik, begitu ya," terangnya.

Dia juga meyebut, proses pengawasan atau check and balances akan berjalan jika ada pihak yang berada di luar pemerintahan.

Termasuk, bagaimana masyarakat sipil turut terlibat dalam jalannya pemerintahan.

"Kalau kemudian partai politik, katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan lho, masyarakat sipil bisa lho memberikan catatan-catatan kritis," katanya.

Namun, Ganjar mengaku setuju dengan pernyataan Prabowo jika pihak yang menggangu itu justru membawa kehancuran atau merusak jalannya pemerintahan ke depan.

"Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan," tegas Ganjar.

Wajib Pengawasan

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menanggapi pernyataan Prabowo.

Menurutnya, fungsi pengawasan terhadap pemerintah tetap wajib dilakukan. Meskipun, tidak ada yang salah dengan pernyataan Prabowo.

"Pak Prabowo benar jangan ganggu pemerintah, orang menang pemilu kok. Tapi kontrol pemerintah wajib,” kata Mardani Ali Sera dikutip dari Kompas TV, Sabtu (11/5).

Dia juga menyebutkan bahwa PKS selama hampir dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu menjadi oposisi pemerintah.

Oleh karena itu, tidak ada salahnya memberikan kritik kepada pemerintahan. Tetapi, kritik yang membangun, bukan kritik yang merusak.

"PKS selama ini oposisi tapi kritis dan kontruktif, enggak boleh kritis yang merusak. Indonesia milik kita bersama,” ujar Mardani Ali Sera.

Baca juga: Dulu Loyalis Megawati, Rini Soemarno Kini Merapat ke Kabinet Prabowo sebagai Calon Menkeu

Sebagaimana diketahui, PKS pada Pilpres 2024 berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran.

PKS bersama PKB dan Partai Nasdem tergabung dalam Koalisi Perubahan mengusung pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Namun, kedua partai rekan koalisi PKS nampaknya memberi isyarat bakal memilih bergabung mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

PKS juga memberikan kode ingin bertemu dengan Prabowo.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap ada komunikasi lebih maju dengan Partai Gerindra, terutama soal tawaran-tawaran politik untuk bergabung dalam pemerintahan ke depan.

Meski begitu, Syaikhu menyampaikan langkah politik PKS baru bisa ditentukan setelah musyawarah Majelis Syuro.

Namun, Prabowo masih menimbang waktu untuk bertemu dengan PKS.

Hal itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

“Pak Prabowo juga sama sudah menangkap (sinyal dari PKS). Sekali lagi, Pak Prabowo perlu waktu, sedang mencari momentum yang tepat,” kata Muzani pada 4 Mei 2024.

Tidak Tendensius

Baca juga: Dag Dig Dug Menunggu Megawati, Sikap Politik PDIP terhadap Koalisi Prabowo Diputuskan 24 Mei 2024

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman pun menjelaskan maksud Prabowo Subianto soal jangan ganggu jika tidak mau bekerja sama.

Habiburokhman menyebut tak ada maksud apa-apa soal pernyataan tersebut.

"Itu pernyataan normatif tidak tendensius ke mana pun," kata Habiburokhman, Jumat (10/5).

Habiburokhman mengatakan Prabowo menghendaki menjalin kerja sama dengan semua pihak di pemerintahannya kelak.

"Apakah di dalam pemerintahan atau di luar kemerintahan tidak ada masalah selama tujuan kita sama-sama untuk kemaslahatan rakyat," ujar dia.

Namun, dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Prabowo mengingatkan pihak yang tidak mau bekerja sama di dalam pemerintahan.

"Jangan ada oknum-oknum yang berniat tidak baik mengganggu pelayanan rakyat," tandas dia. (Tribun Network/yud/kps)

(*)

Baca berita-berita terkini Tribun Kaltara di Google News