Bupati Nunukan Bakal Evaluasi Pelayanan Disdukcapil, Buntut Dugaan Oknum PNS Lakukan Pelecehan

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Bupati Nunukan Asmin Laura bakal evaluasi pelayanan Disdukcapil Nunukan buntut Oknum PNS (pegawai negeri sipil) dipolisikan atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang wanita pemohon KTP.

Diberitakan sebelumnya, SU (21) seorang wanita kelahiran Sinjai, Sulawesi Selatan didampingi keluarganya melapor ke Polres Nunukan pada Rabu (08/05/2024), malam.

Dihadapan awak media, SU mengaku dirinya mendapatkan perlakuan tak senonoh dari oknum PNS di Kantor Disdukcapil Nunukan saat mengurus dokumen kependudukannya.

"Saya sesalkan ketika kejadian itu benar. Saya sudah diberi tahu oleh kepala dinasnya bahwa pegawai yang bersangkutan sudah dipanggil kepolisian untuk dimintai keterangan," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Senin (13/05/2024), pukul 13.00 Wita.

Baca juga: Dilaporkan Polisi Lakukan Pelecehan ke Gadis Pemohon KTP, Oknum PNS Disdukcapil Nunukan Membantah

Asmin Laura mengaku belum mengetahui persis peristiwa dugaan pelecehan seksual terhadap seorang gadis pemohon KTP.

"Saya turut prihatin. Tapi di satu sisi saya belum tahu duduk masalahnya seperti apa. Saya baru baca pemberitaan melalui media saja. Saya juga sudah minta kepala dinas Capil untuk ke Polres beri keterangan yang sebenarnya," ucapnya.

Bupati Nunukan dua periode itu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pelayanan pegawainya yang membuat tidak nyaman.

"Jika itu benar saya sebagai Bupati Nunukan memohon maaf atas pelayanan pegawai yang membuat masyarakat tidak nyaman dan semestinya itu tidak dilakukan," ujar Laura.

Dia mengaku akan mengevaluasi pelayanan Disdukcapil Nunukan.

Baca juga: Dicium dan Diraba, Gadis di Nunukan Akui Dipelonco Hingga Dilecehkan Oknum PNS di Kantor Disdukcapil

Bahkan kata Laura Dirjen Dukcapil juga merespon dugaan pelecehan yang dilakukan pegawai Disdukcapil Nunukan.

"Capil akan saya evaluasi. Saya juga sudah perintahkan kepala BKPSDM, karena proses di Capil tidak seperti OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya. Kita harus ajukan ke pusat dulu dan Dirjen Capil sudah beri atensi atas persoalan ini," tutur Laura.

Laura juga menegaskan kepada Disdukcapil Nunukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai SOP (standar operasional prosedur).

"Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depan. Saya selaku Bupati Nunukan sudah sering tekankan agar seluruh OPD melayani sesuai SOP. Ketika ada terjadi di luar SOP, saya sangat sesalkan," ungkapnya.

Mengenai sanksi bagi oknum PNS Disdukcapil Nunukan yang dipolisikan tersebut, Laura katakan hal itu sudah pasti sepanjang perbuatannya terbukti.

"Sanksi sesuai aturan yang berlaku, itu sudah pasti. Sepanjang perbuatan pidananya terbukti. Apalagi ini menyangkut persoalan pelecehan terhadap perempuan," imbuh Laura.

Hingga saat ini Polres Nunukan masih melakukan pemeriksaan terhadap oknum PNS Disdukcapil Nunukan yang dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual.

(*)

Penulis: Febrianus Felis