Berita Nasional Terkini

Jokowi Sentil Pemda Suka Bikin Aplikasi Baru: Ganti Gubernur Ganti Aplikasi, Orientasinya Proyek!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sentil Pemerintah Daerah yang suka bikin aplikasi baru, ganti Gubernur ganti aplikasi, orientasinya proyek saja!

Editor: Sumarsono
IST/tangkap layar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sentil Pemerintah Daerah yang suka bikin aplikasi baru, ganti Gubernur ganti aplikasi, orientasinya proyek saja! (Setpres) 

"Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, enggak boleh lagi.

Enggak akan maju kita kalau kita masih egosentrik," ujar Jokowi.

Pembengkakan anggaran itu terjadi karena instansi pemerintah terus membuat aplikasi baru.

Baca juga: Diskominfo KTT Sosialisasi Aplikasi JAGATAKA, Perpendek Jarak Pemerintah dengan Masyarakat Desa

Presiden Jokowi menyebut setiap ada pergantian kepala instansi atau kepala daerah, pasti ada pembuatan instansi baru.

"Tadi 27 ribu aplikasi yang ada. Kemarin kita cek waktu bikin anggaran ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru.

Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi," kata Jokowi. "Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi," ujarnya.

Untuk itu Jokowi menggagas pengintegrasian digitalisasi pelayanan publik. Hal itu diwujudkan dengan penunjukan Perum Peruri sebagai Govtech Indonesia.

Kebijakan itu diikuti dengan peluncuran super apps INA Digital.

"Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Memang ini adalah tahap awal kita memulai, tapi enggak apa-apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap," kata Jokowi.

Baca juga: Semakin Mudah, Daftar dan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Bisa Melalui Aplikasi AYO Toko by SRC

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan INA Digital akan berisi sembilan pelayanan publik di tahap awal.

Super Apps itu akan mencakup pelayanan digital administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.

Beberapa di antaranya pengurusan SIM, STNK, paspor, hingga BPJS Kesehatan.

"Ke depan masyarakat hanya perlu satu login dan mengisi data untuk mengakses berbagai layanan dalam satu portal dalam data pribadi yang aman tanpa perlu fotokopi KTP," ucap Anas dalam peluncuran tersebut.(tribun network/fik/dod/kps)

Baca berita terkini Tribun Kaltara di Google News

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved