Ibu Kota Nusantara

Rocky Gerung Kritik Proyek IKN Nusantara, Sebut Terkendala APBN, Bukan Oposisi: Ini Proyek Jokowi

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan suatu proyek yang tidak jadi terbangun, melainkan dari awal, tidak ada ide atas perpindahan IKN.

|
Editor: Sumarsono
HO
Rocky Gerung yang dikenal sebagai Presiden Akal Sehat bersama Rektor Uniba Dr Isradi Zainal usai diskusi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kampus Uniba. 

TRIBUNKALTARA.COM, BALIKPAPAN - Pembangunan  Ibu Kota Nusantara atau IKN di Sepaku, Kalimantan Timur masih menjadi sorotan serta menuai pro dan kontra dari sebagian masyarakat.

Terutama menyangkut pembiayaan yang hingga kini masih didominasi Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara ( APBN ) dan investor lokal nasional.

Seperti terungkap dalam Talkshow Tribun Kaltim bertajuk Re-start Akal Sehat, Jumat (14/6/2024)  menghadirkan narasumber pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung.

Menurut Rocky Gerung, pembangunan IKN berdasar pada ketidakmampuan APBN. Dalam artian mengalami keterbatasan anggaran.

"Semua proyek pembangunan penghalangnya bukan oposisi, penghalangnya APBN. Semua proyek adalah ambisi politik, semua ambisi politik dibatasi APBN," kata Rocky Gerung.

Ia menyebut, misalnya 60 persen APBN sudah habis untuk digunakan kegiatan rutin, dan tersisa 40 persen.

Kemudian 40 persen dibagi untuk IKN dan lain sebagainya, maka sudah mengalami defisit. 

Penampaan Istana Negara yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Saat ini progres pembangunan sudah 80 persen, dan Presiden Jokowi menargetkan Juli 2024 sudah mulai berkantor di IKN.// ARY NINDITA
Penampaan Istana Negara yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Saat ini progres pembangunan sudah 80 persen, dan Presiden Jokowi menargetkan Juli 2024 sudah mulai berkantor di IKN.// ARY NINDITA (Tribun Kaltim)

"Kalau ekonomi tumbuh 78 atau 90 persen artinya ada APBN yang turun di situ. Tapi di kita tidak terlihat itu. Kita perlu Rp3.500 triliun, sedangkan pendapatan kita cuma Rp1.800 triliun," bebernya.

Rocky Gerung beranggapan, seandainya APBN difokuskan untuk pembangunan IKN, maka pembangunan IKN bisa saja dibangun dalam dua semester atau dengan sistem multiyears.

"Semua hal yang masuk akal secara konseptual sudah diuji di dalam modelling dengan metodologi.

Sekarang dipindahkan ke dalam proyek, proyek perlu uang, dan uang batasnya adalah pilih meningkatkan cara kita berpikir atau jadi tempat untuk orang liburan dan lain-lain," ulasnya.

Baca juga: Warga Sepaku Resah, 294 Bangunan Miliknya Bakal Tergusur Proyek IKN, Otorita Tawarkan Dua Opsi

Dia menekankan, pendapat dan kritikannya bukan merujuk persoalan pesimis atau optimistis terhadap pembangunan IKN, melainkan juga terkait analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) di wilayah IKN.

"Karena bagaimana mungkin membangun sesuatu yang tidak Amdal? Akibatnya sekarang kita lihat.

Pak Jokowi bilang nanti kita gali air tanah, yang ketemu batubara. Kemudian dia mau supaya air itu dihidupkan dengan sirkulasi normal, begitu ditemukan sirkulasinya, gas yang keluar," terangnya.

Sehingga Rocky Gerung menyebut, IKN bukan suatu proyek yang tidak jadi terbangun, melainkan dari awal, tidak ada ide atas perpindahan IKN.

"Semua hal yang dibayangkan oleh Pak Jokowi memang benar bahwa ibu kota itu betul-betul bagus dan indah.

Di situ akan ada kegiatan sosial, politik, arsitekstur baru yang kita bayangkan memang indah. Tapi dalam laptop Jokowi," kritiknya.

Usai melakukan groundbreaking sejumlah proyek hari pertama, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) bermalam bersama sejumlah Menteri dan pejabat di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/2).
Usai melakukan groundbreaking sejumlah proyek hari pertama, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) bermalam bersama sejumlah Menteri dan pejabat di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/2). (IST/tangkap layar IG@Jokowi)

Baca juga: Kabar Terbaru IKN Nusantara, TNI Siapkan Alutsista Khusus, 2.000 Prajurit Amankan Upacara 17 Agustus

Bukan Proyek Negara

Ketika ditanya alasan Rocky Gerung  menolak perpindahan IKN di Kaltim. "Menolak proyek Jokowi, ini bukan proyek negara. Ini proyek Jokowi," tegasnya.

Ia beranggapan, jika IKN adalah proyek negara, maka seharusnya berada dalam prosedur konstitusi.

"Tidak ada konstitusi bilang pindahkan IKN. Bahkan kalau itu mau disebut sebagai proyek Presiden Jokowi, dia tidak ada menjanjikan itu selama kampanye," imbuhnya.

Belum lagi, kata Rocky Gerung, pembangunan IKN belum ada investor asing yang masuk, dan lain sebagainya.

Ia juga mempertanyakan, siapa yang akan me-manage IKN ke depannya. IKN dengan high technology, disertai dengan problem-problem lingkungan yang ada.

Rocky Gerung menilai, yang bisa me-manage IKN di dua semester ke depan adalah orang yang intelligent quotient (IQ) dengan kecerdasan normal atau di atas rata-rata.

"Sekarang kita tanya siapa yang punya IQ 100 di Indonesia? Tidak ada, IQ kita avarege 78. Jadi IQ orang Singapura 105, IQ orang vietnam 115.

Maka yang akan kelola itu adalah Singapura dan Vietnam. Begitu dia jadi pun nggak mungkin kita yang kelola," ulasnya.

Baca juga: Terungkap Jabatan Bambang Susantono setelah Mundur dari Kepala Otorita IKN, Jokowi Kasih Posisi Ini

Selain itu, Rocky Gerung juga menanggapi usulan penambahan anggaran untuk IKN oleh Plt. Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni.

Dengan mengusulkan anggaran IKN ditambah Rp29,8 triliun. "Tapi kata Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI) jangankan Rp29 triliun, yang tersisa anggaran tinggal Rp16 triliun.

Bayangkan misalnya di dalam kabinet sendiri tidak saling tahu ini uang tersisa berapa coba. Bagaimana bisa percaya sedangkan dia saling berbohong," pungkasnya.

Optimis Proyek IKN Jalan

Rektor Universitas Balikpapan ( Uniba ), Isradi Zainal, pun memberikan tanggapan terhadap kritik Rocky Gerung.

“Rocky Gerung adalah orang yang kami anggap representasi dari yang mengkritisi IKN. Kami mengundang beliau karena memang berbeda pendapat dengan kami," kata Isradi.

Isradi menjelaskan, anggaran IKN adalah multiyears, hingga tahun 2045 dengan total sekitar 446 triliun rupiah.

"Di tahun 2022, ada 5,5 triliun rupiah dari dana PUPR. Di tahun 2023, ada sekitar 27 triliun rupiah. Di tahun 2024, ada sekitar 36,9 triliun rupiah," urainya.

Isradi menegaskan, anggaran tersebut tidak mengganggu sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan. Sebab itu, Isradi Zainal optimistis dengan perkembangan proyek IKN.

Baca juga: Detik-detik Rektor Uniba Isradi Zainal Serahkan Buku IKN ke-2 Hasil Tulisannya ke Presiden Jokowi

"Kantor Presiden sudah mendekati 90 persen, Istana Negara 80-an persen. Saya meyakini bahwa IKN itu akan sukses," ujarnya. 

Menurutnya, merayakan 17 Agustus di IKN adalah salah satu indikator keberhasilan awal proyek ini, kendati pelaksanaannya juga dilakukan di Jakarta.

Sementara Ketua Dewan Pembina Yapenti Uniba, Rendi Susiswo Ismail menekankan pentingnya dukungan terhadap keputusan politik tentang IKN sebagai langkah strategis untuk membangun Indonesia secara keseluruhan.

Dalam paparanya, ia menyatakan, civitas Uniba yakin bahwa ini bukan hanya tentang memindahkan ibu kota, tetapi juga tentang membangun Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing global.

"Universitas Balikpapan sebagai garda terdepan dalam mendukung inisiatif ini, mempertimbangkan potensi besar bagi Kalimantan Timur yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan nasional," ungkapnya.

Ia mengulas dampak sosial, ekonomi, dan politik dari perubahan ini, dengan harapan dapat mengurangi disparitas regional yang telah lama menjadi isu.

"Dengan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan dan akademisi, Universitas Balikpapan berupaya mendorong pemikiran konstruktif untuk mendukung transformasi positif bagi Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan," ucapnya.

Lebih lanjut, Rektor Uniba Isradi Zainal, menambahkan, pihaknya berkomitmen menjaga agar lingkungan tidak terganggu yang terdampak proyek IKN

"Ini adalah langkah penting bagi Kalimantan sebagai penyangga utama hutannya," ucapnya.

Baca juga: Kepala Otorita IKN Mundur, Presiden Jokowi Tetap Optimistis Juli Berkantor di IKN: Tidak Pengaruh

Proyek IKN yang mencakup 180 ribu hektare hutan tanaman industri, menurut Isradi Zainal, memiliki peran penting dalam rehabilitasi lingkungan.

Menurutnya, hutan tanaman industri ini seluas sekitar 50 ribu hektar kini sudah dibangun dan memang bukan lagi hutan dalam arti sesungguhnya.

"Kita tetap mempertahankan 75 persen hutan dan hanya mengembangkan 25 persen sebagai area urban," tambah Isradi. (ars/zyn)

Baca berita terkini Tribun Kaltara di Google News

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved