6 Pandangan Keliru tentang IKN Nusantara, Jawaban atas Kritik Rocky Gerung

Pertama, usulan dia melegalkan judi online merupakan usulan kurang pas, dan menandakan kalau Rocky Gerung kurang memahami persoalan biaya atau dana pembangunan IKN.

Rocky Gerung seolah-olah menyatakan bahwa dana APBN yang dipakai di IKN sebesar Rp 466 triliun dalam waktu singkat, padahal hingga 2045 dan tidak semuanya dana dari APBN.

Kedua, pernyataan Rocky Gerung bahwa Presiden Jokowi menyatakan sumber air di IKN dari air tanah, itu merupakan hal yang salah kutip.

Karena Jokowi tahu betul bahwa air di IKN bersumber dari air permukaan.

Hal ini sering disampaikan oleh Kementerian PUPR terkait sumber air di IKN.

Sebagai informasi penggunaan air dari Bendungan Sepaku Semoi direncanakan kelar akhir Juli 2024.

Ketiga, pernyataan Rocky Gerung bahwa tidak ada investasi di IKN tidak sepenuhnya benar.

Baca juga: Detik-detik Rektor Uniba Isradi Zainal Serahkan Buku IKN ke-2 Hasil Tulisannya ke Presiden Jokowi

Saat ini di IKN sudah ada investor swasta mencapai Rp 50 triliun dan ada rencana investasi asing masuk IKN.

Saat diskusi bersama Rocky Gerung, saya mencontohkan investasi swasta yang saat ini dibangun di IKN yakni Rumah Sakit Hermina, Hotel Nusantara, dll.

Untuk investasi asing bukan berarti nol atau tidak ada, karena sudah ada investasi asing yang  telah memasuki tahapan proses, baik yang sudah memasuki tahap letter of intent, kunjungan lapangan, dan studi kelayakan.

Keempat, IKN dinyatakan tidak disosialisasikan kepada rakyat atau bukan perintah konstitusi.

Padahal jelas, sebelum IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur, Presiden Jokowi telah minta izin ke rakyat melalui anggota DPR/MPR RI.

Begitu juga dengan kelompok masyarakat lainnya dan telah dilakukan konsultasi publik sebelum pemindahan IKN diundangkan melalui UU No.3 tahun 2022.

Saya sendiri menghadiri konsultasi publik hingga empat kali.

Baca juga: Pendanaan Proyek IKN Nusantara Tidak Memboroskan Uang Negara, Isradi: Hanya 8 Kali Biaya Jalan Tol

Kelima, Rocky Gerung menyatakan bahwa ada sekitar 8.000 hektare tanah yang bermasalah.