Opini

Ada Apa di Balik Konflik PKB Bontang

Basri Rase dipecat, sejumlah pengurus DPC PKB Kota Bontang dan beberapa pengurus ranting ramai-ramai menyatakan mundur, ada apa?

|
Editor: Amiruddin
DOK
Sumarsono, Pemimpin Redaksi TribunKaltara.com 

Namun, fakta politiknya, kini Basri Rase yang menggandeng Chusnul Dhihin maju Pilkada Bontang melalui jalur perseorangan (independen).

Namun kabarnya, beberapa partai politik mulai mendekati Basri Rase-Chusnul, antara lain Partai Demokrat, PAN, dan Partai Nasdem.

 

Basri Rase
Basri Rase (Kolase TribunKaltara.com/bontangkota.go.id dan TribunKaltara.com)

Baca juga: Siapa Basri Rase? Wali Kota Bontang Kaltim Gagal Maju Jalur Independen di Pilkada 2024, Cek Biodata

Surat Penugasan dan Matinya Demokrasi

Partai politik melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP) ramai-ramai mengeluarkan surat penugasan kepada bakal calon kepala daerah yang bakal didukung pada Pilkada serentak 2024 mendatang.

Fenomena keluarnya surat penugasan ini sering menjadi perdebatan terkait dampaknya terhadap demokrasi.

Ada beberapa alasan mengapa hal ini dianggap oleh sebagian orang sebagai tanda matinya demokrasi, karena penunjukan calon kepala daerah oleh DPP mengindikasikan bahwa kekuasaan dan keputusan politik terkonsentrasi di tingkat pusat.

Proses penjaringan bakal calon kepala daerah yang dilaksakan di daerah terkesan formalitas.

Karena, apa yang disuarakan pengurus partai di daerah tidak didengar oleh DPP, dengan kata lain aspirasi dari bawah seakan menguap ketika sudah keluar surat penugasan dari pusat.

Penugasan dari DPP sering kali dilakukan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat luas.

Tentu, ini mengurangi kesempatan bagi publik untuk memilih pemimpin yang benar-benar mereka inginkan.

Belum lagi bicara kepentingan elite politik. Calon yang ditunjuk DPP sering kali dianggap sebagai representasi kepentingan elit politik pusat, bukan kepentingan masyarakat lokal.

Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan publik terhadap sistem politik.

Termasuk dukungan terhadap kader-kader partai di daerah yang mungkin lebih memahami kebutuhan dan kondisi lokal sering kali terabaikan.

Ketika pengurus partai politik ramai-ramai mundur, hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah serius di dalam partai tersebut.

Sumber: Tribun Kaltara
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

BERSAMA RAMADAN DI ERA DIGITAL

 
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved