Siap-siap, Gubernur Kaltara Wacanakan Tes Urine Buat Lulusan SMP yang Bakal Mendaftar ke SMA

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Pemprov Kaltara melalui kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang, berencana memberlakukan syarat tes urine yang harus dilampirkan bagi siswa lulusan SMP yang hendak masuk ke SMA sederajat.

Ini disampaikan Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang saat menghadiri kegiatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2024 di Royal Tarakan Hotel, Rabu (26/6/2024) siang tadi.

Usai kegiatan, Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang yang diwawancarai doorstop bersama media menerangkan lebih lanjut bahwa berkaitan rencana tersebut ini adalah upaya pemprov menyiapkan generasi emas Kaltara menyongsong Indonesia Emas 2045.

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang melanjutkan lagi, upaya ini diharapkan generasi muda bisa terhindar pengaruh narkotika.

"Ini salah satu usaha kita agar anak-anak terhindar bisa menjauhi, jangan coba-coba narkotika.

Jadi diberlakukan untuk anak-anak yang akan masuk ke SMA," jelasnya.

Baca juga: Hari Anti Narkotika Internasional 2024, Fokus Penguatan di Pencegahan dan Hilangkan Permintaan Pasar

Realisasinya sendiri rencananya akan diberlakukan mulai tahun 2024 dan uji coba akan dilaksanakan.

"Skemanya bekerja sama dengan BNNP.

Yang pastinya tes urine.

Kalau kedapatan bisa dilakukan pembinaan.

Dan dirahasiakan, direhabilitasi juga.

Daripada terlanjur terus menggunakan, mereka adalah korban dari bandar narkoba," tegas Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang.

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di kesempatan itu menyampaikan semisal mendapat informasi, bukan saja menjadi tugas BNNP Kaltara tapi menjadi tugas semua unsur bersama.

"Semua kita harus bergerak melawan narkoba," jelasnya.

Kepala BNNP Kaltara, Brigjen Pol Hisar Siallagan yang ikut diwawancara di lokasi sama juga menyampaikan bahwa untuk mekanisme skema berkaitan persyaratan tes urine bagi lulusan SMP yang akan masuk ke SMA akan dibahas lebih lanjut.

Salah satunya harus ada dibuat aturan dalam bentuk Pergub. .

"Pasti akan keluar Pergub.

Nantinya sebelum Pergub ada kaidah aturannya, dibicarakan di Disdik misalnya dan bagian hukum.

Namun ini bisa disampaikan kepada masyarakat supaya jadi warning, agar yang mau coba-coba jauhi, yang sudah pakai jauhi," tegasnya.

Karena lanjutnya jika sampai ketahuan, cita-cita siswa tentu tidak bisa tercapai.

"Apalagi memimpikan bisa masuk ke sekolah yang diinginkan tidak bisa," tutupnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah