Meningkat dari Tahun Sebelumnya, Silpa pada Anggaran Pemkab Bulungan 2023 Capai Rp 528 Miliar

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada APBD Kabupaten Bulungan Tahun 2023 mencapai Rp 528 miliar.

Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 145 miliar dibandingkan Silpa tahun sebelumnya.

Besaran Silpa ini disebut oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan Risdianto, dalam penyampaian nota penjelasan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Bulungan 2023 pada gelaran rapat paripurna DPRD Bulungan, belum lama ini.

Dibeberkan Sekda yang saat itu mewakili Bupati Bulungan, posisi aset secara keseluruhan penyerapannya pada 2023 mencapai Rp 6,4 miliar.

Baca juga: Silpa 2023 Rp 149 Miliar, DPRD Kaltara Minta Pemprov Lebih Optimalkan Belanja Daerah Tahun Depan

Mencakup aset lancar Rp 867 miliar, investasi jangka panjang sebesar Rp 375 miliar, aset tetap sebesar Rp 4 triliun, serta aset lainnya Rp 530 miliar.

Sedangkan, dari sisi kewajiban penyerapan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bulungan mencapai Rp 94 miliar. Dari sisi ekuitas sebesar Rp 6 triliun.

Diungkapkan, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap akhir tahun anggaran.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah menyampaikan LKPD kepada BPK RI sesuai dengan ketentuan, serta telah dilakukan pemeriksaan dan pemberian pendapat atau opini atas LKPD,” ujar Sekda.

Dari hasil pemeriksaan laporan Keuangan Pemkab Bulungan tahun 2023, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP ini, sambung dia merupakan kali kelima didapatkan oleh Pemkab Bulungan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKP Bulungan pada tahun 2023 sudah sesuai dengan SAP (standar akutansi pemerintah).

Telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan terhadap peraturan yang melebihi toleransi ambang batas materialitas.

Kemudian telah memenuhi unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Sekda menambahkan, walaupun Opini WTP telah diraih, Pemerintah Kabupaten Bulungan berkomitmen tetap memastikan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terus ditingkatkan, sehingga perolehan WTP selanjutnya dapat terus di raih.

Berkaitan dengan tingginya Silpa pada 2023 ini, DPRD Bulungan, melalui Fraksi Golkar menyampaikan, hal tersebut perlu ada pembahasan lebih lanjut lagi.

Lalu dari Fraksi Amanat Keadilan Bintang Pembangunan (AKBP), secara menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban APBD 2023.